Hukuman Mati Di UU TIPIKOR

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus segera merevisi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor). Sebab, muatan RUU itu belum tegas, terutama perihal bentuk sanksi kepada koruptor yang ringan dan tidak adanya ketentuan pasal tentang hukuman mati.

”Ini ironis. Sebab, hukuman mati jika diterapkan akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku korupsi maupun mereka yang berencana melakukan korupsi. Ketiadaan hukuman mati bagi koruptor, membuat korupsi di Indonesia semakin merajalela,” kata Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sulan Agung (Unissula) Semarang Dr Mustaghfirin SH MHum didampingi Rektor Prof Laode Masihu Kamaluddin MSc MEng dalam jumpa pers di aula FH Unissula Jl Kaligawe.

Sebagaimana diketahui, RUU Tipikor muncul karena UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor dinilai belum bisa memberantas korupsi secara efektif. Beberapa pasal RUU bahkan kontroversial, di antaranya soal korupsi senilai Rp 25 juta yang tidak akan dituntut di pengadilan tipikor.

Menurut Mustaghfirin, korupsi merupakan pelanggaran hak sosial dan ekonomi warga secara endemik, merusak sendi-sendi ekonomi nasional, dan merendahkan martabat bangsa di forum internasional. ”Korupsi sama saja mencuri kas negara. Untuk itu, selain harus dihukum mati, para koruptor kelas kakap harus dibebani membayar ganti rugi sesuai nominal yang dikorupsi, beserta dendanya,” tandasnya.

Legalitas Selain itu, lanjutnya, sesuai dengan asas legalitas pemanfaatan dan keadilan, seharusnya dalam RUU Tipikor dicantumkan tidak adanya pemberian ampunan bagi pelaku korupsi seperti mengurangi hukuman penjara maupun denda.

”Banyak pasal dalam RUU Tipikor yang berimplikasi pada pelemahan hukum tentang korupsi,” kata Prof Dr Edy Suandi Hamid MEc, ketua BKSPTIS.

Kalau RUU Tipikor terus dilanjutkan pembahasannya, tutur dia, pemerintah sama saja main-main dengan komitmen memberantas korupsi yang merupakan agenda pokok dan amanat Gerakan Reformasi 1998.

Agar RUU Tipikor sesuai harapan rakyat, pihaknya mengimbau pemerintah melakukan public hearing khususnya dengan kalangan perguruan tinggi dalam meperbaiki RUU Tipikor bermasalah tersebut.

Related Articel:

Berita

• Inilah Program Prioritas Jokowi dalam APBD 2013
• Ruhut: Diisi Pengkhianat, Nasdem Bakal 'Nyungsep'
• Anas Urbaningrum Seperti Dilindungi Oleh Salah Satu Petinggi KPK
• Hasil Sidang Angelina Sondakh Akan Diperiksa Komisi Yudisial
• KPK Gali Peran Dari Choel Malarangeng Dan Menindak Lanjuti Pengakuannya
• Bencana Besar Mengancam
• Praja IPDN Sulut Tewas Saat Mengikuti Orientasi Kampus
• Surya: Terserah JK, Mau atau Tidak Digaet NasDem
• Surya Paloh: Ini Salah-salah Bisa Disebut Haus Jabatan
• Surya Paloh: Hary Keluar, NasDem Jangan-jangan Lebih Hebat
• Plt Sekjen DPR Winantuningtyastiti Langsung Mendapatkan Panggilan KPK Terkait Kasus DPID
• Hukuman Mati Di UU TIPIKOR
• JK: Indonesia Siap Dipimpin Presiden Non-Jawa
• Angelina Sondakh Masih Terima Gaji Rp 15,9 Juta dari DPR
• Prabowo Apresiasi Jokowi
• Prabowo : Rakyat Capek dengan Koruptor
• Tipikor Bareskrim Diberikan Tambahan Dana Rp 250 Miliar Untuk Pacu Kinerja
• Masa Cekal Dari Emir Moeis Di Perpanjang Oleh KPK
• Saksi CNR-DJT Ringankan KPU dan JWS-IvanSa
• KPK Datangi MA Dan MY Tak Terima Dengan Putusan Hakim Yang Ringan Untuk Angie
• Koruptor Sudah Tak Akan Jera Jika Vonisnya Bisa Seringan Angie
• KPK Ajukan Banding Untuk Kasus Angie Dan Inilah Alasannya
• Angie divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta
• Demokrat: Harus Putra-Putri Asli Mitra
• Rizal Mallarangeng: KPK Sudah di Jalan yang Benar