Ruhut: Diisi Pengkhianat, Nasdem Bakal 'Nyungsep'

Ruhut Sitompul

Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai, kekuatan Partai Nasdem tidak terlalu kuat. Ia bahkan memprediksi partai yang baru pertama kali menjadi peserta pemilu itu akan terseok dalam Pemilu 2014 karena diisi oleh para politisi yang disebutnya sebagai para pengkhianat partai.

"Orang-orang yang pindah ke Nasdem adalah pengkhianat itu. Dengan diisi para pengkhianat, Nasdem bakalan nyungsep," ujar Ruhut, Senin (28/1/2013), di Gedung Kompleks Parlemen Senayan.

Ruhut mengaku mengenal Surya Paloh sejak tergabung dalam Forum Komunikasi Putra-Putri TNI /Polri (FKPPI) dan Partai Golkar. Dalam sebuah acara, menurut dia, Surya Paloh sempat berpidato yang dianggap Ruhut menyindirnya. "Waktu itu dia pidatonya, lebih baik kita memperoleh musuh daripada dicium pengkhianat. Tahunya sekarang Partai Nasdem isinya pengkhianat semua," kata Ruhut.

Dia juga menyinggung Enggartiasto Lukita, politisi Partai Golkar yang kini bergabung ke Partai Nasdem. Enggar, kata Ruhut, seharusnya keluar dari Golkar sejak ikut mendirikan ormas Nasional Demokrat.

"Jadi, dia itu sudah dicopot dari Komisi I lalu dia sakit hati oleh Ical dan Setya Novanto gara-gara ikut membintangi anggaran TNI. Makanya dia pindah ke Nasdem," katanya.

 OC Kaligis, disebut Ruhut, sebagai pelengkap penderita. "OC Kaligis selama di Golkar dulu pelengkap penderita saja, sekarang masuk Nasdem," ujarnya.

Seperti diberitakan, beberapa politisi senior dan aktivis bergabung dengan Partai Nasdem. Tercatat Enggartiasto Lukita yang berasal dari Partai Golkar, advokat OC Kaligis, dan para mantan aktivis 1998 menyatakan bergabung dengan Partai Nasdem. 

Sumber 

Read More

Surya: Terserah JK, Mau atau Tidak Digaet NasDem

JAKARTA,  — Politisi senior Partai Golkar, M Jusuf Kalla (JK), disebut-sebut bakal diusung Partai NasDem sebagai calon presiden 2014. Ketua Majelis Nasional Partai NasDem Surya Paloh telah memberi lampu hijau akan menggaet atau menggandeng JK pada Pemilu 2014.
"Untuk gaet beliau (JK), ya terserah beliau, mau digaet atau enggak?" kata Surya seusai Kongres Partai NasDem di Jakarta Convention Center, Jumat (25/1/2013) malam. JK menghadiri Kongres Partai NasDem, Jumat malam. Mantan Wakil Presiden RI ini tampak duduk berdampingan dengan Surya Paloh. Kedatangan JK malam itu, menurut Surya, tidak bicara soal pencapresan.
"Jusuf Kalla ini yang paling fleksibel berkomunikasi. Tokoh yang paling mudah (berkomunikasi) ya dia. Bersahabat dengan NasDem, pasti bersahabat juga dengan semuanya," terangnya.
Jusuf Kalla yang ditemui seusai acara juga mengaku hanya menghadiri undangan Surya. Ia membantah telah membicarakan rencana Pemilu 2014 dengan Surya. "Enggak ada, ini khusus menghadiri undangan saja," ujar JK.
Setelah dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2014, Partai NasDem belum menetapkan calon presiden dan wakil presiden. Sebagai satu-satunya partai baru yang lolos, NasDem kini fokus pada tahapan pemilu legislatif. "Terkait pencapresan, bagaimanapun sistem pemilu kita ada dua tahap, legislatif dan pemilihan presiden. NasDem sadar, partai baru harus melihat, sejauh mana pilihan partai ini, perolehan kursinya dari pileg itu sendiri. Melihat fakta di lapangan," terang pemimpin Media Group itu.
Surya sendiri akan resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Partai NasDem pada Kongres NasDem yang berlangsung Sabtu ini.

Sumber 

Read More

Surya Paloh: Ini Salah-salah Bisa Disebut Haus Jabatan

JAKARTA,  - Ketua Umum Partai Nasdem terpilih Surya Paloh menutup kongres Partai Nasdem yang baru pertama kalinya dilakukan itu. Di dalam sambutannya, Surya Paloh menyinggung soal keterpilihannya sebagai ketua umum. Ia menyadari banyak pihak yang bersuara negatif dan menganggapnya haus jabatan.
"Saya jadi Ketua Majelis Tinggi, inisiator Nasdem, dan sekarang jadi Ketua Umum. Saya sadari ini pula yang menjadi tanda tanya besar bagi para pengamat politik. Ada apa di Partai Nasdem, salah-salah Surya disebut haus jabatan," ucap Surya, Sabtu (26/1/2013), dalam pidato penutupannya di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan.
Surya Paloh menuturkan bahwa keraguan pihak luar itu ia kembalikan lagi kepada para kader Partai Nasdem. Ia berharap keluarga besar Partai Nasdem bisa mengenalnya sehingga paham strategi Partai Nasdem yang tengah ditempuh.
"Pepatah lama, tak kenal maka tak sayang. Ini penting. Saya yakin pasti ada maksud dari semua ini," tutur Surya.
Surya melanjutkan, perjalanan partai politik di Indonesia telah mengalami pasang surut. Parpol yang ada saat ini bahkan sudah bergonta-ganti kepemimpinannya. "Dalam situasi berbangsa dan bernegara saat ini, di saat mendapat sorotan publik, menjadi arti sendiri untuk Nasdem. Ini yang harus dijawab kita semua," tutur pemilik Media Grup tersebut.
Adapun, di dalam kongres kali ini, seluruh peserta kongres Partai Nasdem yang berasal dari seluruh Indonesia secara aklamasi sepakat mengangkat Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem.
Sebelumnya, Surya Paloh adalah inisiator ormas Nasional Demokrat dan Ketua Majelis Tinggi Partai Nasdem. Keputusan pemilihan Surya Paloh menjadi Ketua Umum menimbulkan faksi di tubuh partai ini hingga akhirnya beberapa kader Partai Nasdem mengundurkan diri.
Pimpinan Partai Nasdem yang mengundurkan diri adalah Hary Tanoesoedibjo (mantan Ketua Dewan Pakar), Ahmad Rofiq (mantan Sekretaris Jenderal), Saiful Haq (mantan Wakil Sekretaris Jenderal), Endang Tirtana (mantan Ketua Internal DPP Partai Nasdem), Rustam Effendi (mantan Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat), Armyn Gulton (mantan Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat), dan Muhammad Isa Raharusun (mantan Ketua DPW Partai Nasdem Maluku).

Sumber 

Read More

Surya Paloh: Hary Keluar, NasDem Jangan-jangan Lebih Hebat

JAKARTA, — Ketua Majelis Nasional Partai NasDem Surya Paloh menegaskan, hengkangnya Ketua Dewan Pakar partai itu, Hary Tanoesoedibjo, tak berpengaruh besar bagi partainya, khususnya dalam hal finansial partai. Surya mengaku, sumber dana partai bukan masalah baginya.
"Saya menjadi pengusaha sudah 40 tahun lebih. Istilahnya bukan OKB (orang kaya baru). Saya tidak perlu menyatakan apa yang saya miliki, karena saya belum jadi pejabat publik, juga tidak perlu lapor ke KPK. Dari NasDem, finansial memang wajib. Ada pengaruh, tapi kecil juga," kata Surya seusai Kongres Partai NasDem di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (25/1/2013) malam.
Ia menjelaskan, komunikasi dengan Hary terjalin baik. Tidak ada perselisihan di antara keduanya. Bahkan, dalam suasana pertemanan, Hary juga menceritakan rencana bisnisnya dengan Surya.
"Hary datang baik-baik, bahkan sebelum mengundurkan diri, dia bilang baik-baik, dia malah bilang mau beli TV One. Suasana friendship tetap ada, bukan suasana yang marah-marah," ujarnya.
Ia tak menampik bahwa NasDem membutuhkan dana dan logistik untuk partai. Namun, ditegaskannya, NasDem tak akan surut dengan keluarnya Hary Tanoe dan sejumlah kader lain yang mengikuti. "Jangan seakan-akan Hary Tanoe keluar, NasDem mati. Enggak benar. Jangan-jangan (NasDem) justru lebih hebat," ucapnya.
Menjelang penetapan Surya Paloh sebagai ketua umum partai, Hary Tanoesoedibjo mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Pakar Partai NasDem. Hary mengaku ingin mempertahankan kepengurusan saat ini yang diisi orang muda. Mundurnya bos MNC Group itu dinilai banyak pihak akan mengurangi sumber dana Partai NasDem. Tidak hanya Hary yang hengkang, setidaknya, ada tiga pengurus lain yang mengaku mundur, yakni Sekretaris Jenderal Ahmad Rofiq, Wakil Sekretaris Jenderal Saiful Haq, dan Ketua Internal DPP Partai NasDem Endang Tirtana.
Surya Paloh rencananya akan resmi dikukuhkan sebagai ketua umum partai pada Kongres Partai NasDem hari Sabtu ini.

Sumber 

Read More

Partai Politik Lokal Minahasa

PARADIGMA BARU MINAHASA

MOTIF PERLUNYA PARTAI POLITIK LOKAL DI MINAHASA SEBAGAI STRATEGI JANGKA PANJANG

MEMBANGUN ’ROH JATIDIRI’ MINAHASA?

Apa sebab masih perlu dibentuk Partai Lokal yang umpamanya disebut ’Partai Minahasa Raya’? Pertanyaan ini pasti akan muncul dibanyak kalangan orang Minahasa. Pertanyaan mungkin saja akan diajukan secara ’sinis’ bahkan ’negatip’ karena bagaimana mungkin sekarang ini kita dapat mendirikan suatu organisasi yang ‘berbau’ politis dan LOKAL, padahal selain di Aceh tidak ada UU yang mendukung suatu Partai Lokal. Lagi pula, masyarakat Minahasa sudah jenuh dan sedang ‘dibanjiri’ oleh puluhan organisasi partai politik yang semuanya bersifat nasional. Namun demikian, syukurlah kalau pertanyaan dapat juga diajukan secara kritis positip dan kreatip untuk lebih mengetahui latar belakang berpikir dari tawaran pembentukan Partai Lokal ‘Partai Minahasa Raya’.Berikut ini adalah latar belakang berpikir penggagas untuk menawarkan pembentukan Partai Politik Lokal ‘Partai Minahasa Raya’ atau apapun namanya.‘Think Globally and Nationally, but ACT Locally’; ‘Small can be strong, efficient and beautiful’.Kedua kalimat bahasa Inggris tersebut adalah suatu pandangan yang popular dianut oleh kalangan sosiolog internasional yang mengamati perkembangan dan perjuangan eksistensi kelompok-kelompok masyarakat yang merasa tersisih.Latar Belakang Sejarah.Menurut buku desertasi David Henley (1996), gerakan Nasionalisme Etnis Minahasa yang modern (abad ke 20) mulai berkembang dengan terbentuknya organisasi ‘Perserikatan Minahasa’ di tahun 1909 di Jawa (Madiun) oleh para intelektual sipil dan tentara KNIL bangsa Minahasa, sebagai reaksi terhadap pembentukan gerakan politik bangsa Jawa dengan pembentukan ‘Budi Utomo’ pada tahun 1908.Di tahun 1927, Sam Ratulangi bersama kawan-kawannya melanjutkan perjuangan ‘Perserikatan Minahasa’ dengan merobah nama ‘Perserikatan Minahasa’ menjadi ‘Persatuan Minahasa’ sebagai wadah organisasi politik Minahasa untuk memperjuangkan kepentingan Minahasa. Sam Ratulangi dkk waktu itu berada dalam suatu realitas wawasan berpikir lokal, nasional maupun global.Wawasan berpikir Nasionalisme Indonesia dari Sam Ratulangi dengan pembentukan organisasi politik lokal ‘Persatuan Minahasa’ ia kembangkan bersamaan waktu dengan gerakan Nasionalisme Indonesia yang dipelopori oleh Sukarno dengan pembentukan Partai Nasional Indonesia [ PNI ] di tahun 1927.Dalam harian Fikiran [31 Mei 1930] dan Nationale Commentaren [26 Nopember 1938] Ratulangi menulis tentang hubungan ‘Persatuan Minahasa’ dan Nasionalisme Indonesia sebagai berikut:‘Persatuan nasional dari bangsa Indonesia adalah suatu persatuan politis. Kenyataan itu didasarkan pada kemauan politis untuk membentuk suatu persatuan bangsa dan negara yang berdaulat. Dengan mengakui dan menghormati akan perbedaan etnis dan budaya pluralitas bangsa Indonesia yang bersatu dengan segala konsekwensinya, kita semua harus menerima, menghormati dan berjuang untuk persatuan politis bangsa Indonesia tersebut --- Namun dilain pihak adalah suatu keharusan yang seimbang bahwa mereka(Indonesia) juga harus mengakui dan menghormati hak azasi dari tiap kelompok etnis untuk mempertahankan otonomi mereka dalam batas wilayah kelompok etnis tersebut --- Maksud utama dari ’Persatuan Minahasa’ adalah untuk menjaga keselamatan dan kesejahtraan tanah dan bangsa Minahasa. Kita tidak akan mengingkarinya, karena sikap tersebut adalah bagian mutlak dari jatidiri manusia yang bebas’.Dari pokok pikiran tsb., maka dengan organisasi politik ‘Persatuan Minahasa’, Ratulangi dan kawan-kawan berjuang untuk kepentingan kesejahtraan tanah dan masyarakat Minahasa, baik dalam forum Minahasa Raad di Manado, maupun melalui forum Volks Raad di Batavia. Ternyata bahwa Ratulangi sangat kental dan cinta dengan akarnya Minahasa. Dan oleh sebab itu wawasan kebangsaan Indonesia dari Ratulangi, ia kembangkan berdasarkan ‘Nasionalisme Etnis Minahasa’. Dengan kata lain Ratulangi ingin mengatakan bahwa sebuah visi wawasan Nasionalisme Indonesia harus benar-benar berakar dari kepentingan suatu visi yang dibangun dari daerah [Minahasa] atau ’Visi Bottom Up’. Bila daerah kuat dan kokoh maka seluruh negara (Indonesia) pasti akan kuat dan kokoh, dan bukan sebaliknya. Wawasan nasionalisme Indonesia dan pembangunan Indonesia yang berwujud sentralistis [top-down] akan menjadi bumerang dan menghancurkan inisiatip dan kreativitas daerah; bahkan akan menghancurkan Persatuan/Kesatuan Indonesia yang disepakati dan dibangun bersama secara politis dan sukarela.Dan sejarah bangsa-bangsa yang kuat, makmur dan maju pesat (a.l. AS, Jerman, Canada, Australia, Swiss, India, Malaysia) telah membuktikan kebenaran pemikiran Sam Ratulangi tsb. Bersamaan dengan wawasan nasionalnya dimana daerah harus mempunyai jatidiri dan kedudukan otonomi yang khusus dan luas, Ratulangi sebagai anggota Volks Raad di tahun 1928 sudah berbicara juga tentang perang Pasifik sebagai masalah internasional yang kemudian ia kembangkan visi dan pemikirannya dalam bukunya yang berjudul ‘Indonesia di Pasifik’ pada tahun 1937.Sementara Sukarno dan lain-lain waktu itu sedang sibuk dengan nasionalisme Indonesia, wawasan berpikir Ratulangi sudah lebih luas tentang tantangan Pasifik bagi Indonesia. Dari Minahasa (Indonesia), yang menurut Ratulangi adalah pintu muka dari Pasifik, maka Pasifik menjadi lebih rieel bagi masa depan Minahasa. Visi globalisasi (universal) Ratulangi telah dipadukan dengan visi daerahnya (lokal) maupun visi nasional Indonesia. Generasi Minahasa sekarang harus bertanya:
Apakah ROH JATIDIRI POLITIK SAM RATULANGI PADA MASANYA MASIH BERKOBAR SEKARANG INI DALAM HATI NURANI TOU MINAHASA?Memang keadaan sekarang sudah sangat berlainan dengan keadaan jaman Sam Ratulangi. Tetapi inti persoalan yang dilihat oleh Sam Ratulangi sekitar 80 tahun yang lalu tentang perlunya ’Tanah dan Bangsa Minahasa’ mempunyai satu ROH gerakan politik yang dapat menjaga dan melestarikan eksistensi bahkan Jatidiri Bangsa Minahasa dalam suatu kontrak politik nasional ’Bangsa Indonesia’ sebagai suatu visi yang melihat jauh kedepan nampaknya sudah JAUH MEMUDAR sekarang.Becermin atas keterpurukan /setback Negara dan Bangsa IndonesiaMari kita analisa keadaan keterpurukan negara dan bangsa Indonesia sekarang sebagai salah satu kekhawatiran Sam Ratulangi pada waktu itu.Di tingkat nasional tanda-tanda disintegrasi bangsa dan negara Indonesia makin lama makin nampak. Akibat pemerintahan yang otoriter dan tidak demokratis selama puluhan tahun orde lama dan orde baru, maka generasi yang berkuasa sekarang tetap saja tidak berdaya untuk menangani persoalan yang multi kompleks yang berlangsung dalam suatu negara Indonesia yang sangat plural. Tanda-tanda tentang keterpurukan Bangsa Indonesia tsb. adalah antara lain sbb:Dalam era reformasi yang sudah berlangsung selama 9 tahun setelah jaman orla dan orba, maka pembusukan budaya korup tetap saja berlangsung dengan hebat, yang boleh dikatakan telah menghinggapi hampir seluruh lapisan masyarakat sebagai budaya Indonesia abad ke 21.Kepemimpinan negara selama reformasi melalui 4 Presiden tidak dapat mengatasi kontroversi ancaman Ideologi Islam dengan segala ekses kekerasan/terorisme agama terhadap eksistensi Ideologi Pancasila. Partai-Partai berideologi Islam di DPR tetap berjuang (sampai kiamat?) untuk merobah dasar/ideologi Pancasila dengan Ideologi Islam. Di berbagai daerah tingkat dua sudah diadopsi pelaksanaan Syariat Islam. Kaum ’minoritas agama’ tetap saja merasa tidak aman dengan ’ancaman’ kaum mayoritas dengan ’kelompok radikalnya’.Politik sentralisme (Jakarta dan Jawa) tetap belangsung dengan akibat fatal dimana Timor Timur telah berhasil merdeka, dan terus berlangsungnya gerakan-gerakan kemerdekaan baik di Aceh maupun di Papua. Untuk sementara pemerintah SBY telah melakukan kompromi dengan GAM, yang menawarkan suatu status otonomi khusus yang sangat menguntungkan Aceh dimana antara lain dibolehkan berdirinya Partai Lokal dengan akibat Gubernur Aceh terpilih akhir tahun 2006 adalah seorang anggota GAM. Dalan Negara Kesatuan ternyata sedang berlangsung politik anak mas dan anak tiri.Undang-undang otonomi daerah No. 22 dan No. 25 tahun 1999 yang sudah direvisi di tahun 2004, juga telah berakibat fatal dimana hampir 500 daerah Kabupaten dan Kota tiba-tiba menjadi ‘raja kecil’ yang hampir tidak dapat dikontrol oleh Provinsi dengan segala macam akibatnya karena perimbangan keuangan tetap saja dikuasai oleh Pemerintah Pusat dan + 500 daerah otonom menjadi dareah ’pengemis’ ke Pusat di JakartaSelain dari itu, para elit politik dari semua Partai Politik Nasional masih sangat kental berorientasi kepada kepentingan kesejahteraan Partai Politik masing-masing dan tidak lagi berorientasi kepada kesejahteraan Rakyat. Akibatnya, budaya ’Money Politcs’ sangat merajalela sehingga ’Idealisme untuk Negara dan Rakyat’ menjadi pudar dan pupus diganti dengan budaya ’Pragmatisme dan Materialisme u/ Partai dan Pribadi’.Masalah yang lebih parah lagi, adalah keterpurukan Indonesia dibidang Pendidikan dan Ekonomi akibat mental dan moral bangsa Indonesia yang terus ’brengsek’. Krisis ekonomi dan keuangan selama 9 tahun reformasi tetap saja berlangsung dimana kepercayaan internasional dengan penanaman kapitalnya tidak juga membaik. Akibatnya kemiskinan dan pengangguran bertambah parah luar biasa.Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang seharusnya merupakan forum untuk kepentingan kesejahtraan dan pemerataan bangsa Indonesia di daerah2 ternyata sangat lemah, bahkan merupakan suatu Dewan yang ’ompong’ dan ’lumpuh’.Bercermin kepada realitas Tanah & Tou Minahasa sekarang.Dari keadaan nasional yang diuraikan diatas, kita di Minahasa / Sulut memperoleh dampak yang sama saja, karena kitapun di Minahasa tidak dapat melepaskan diri dari budaya mentalitas pembusukan yang berlangsung secara NASIONAL dari JAKARTA; bahkan hampir semua elit politik, elit pemerintah, elit hukum di Sulawesi Utara tidak mampu melakukan perobahan ’budaya mental pragmatisme dan materialisme nasional’ yang berbuntut kepada korupsi masal.Dengan kata lain ROH JATIDIRI RATULANGI di Minahasa sudah memudar dan sebenarnya sedang berlangsung apa yang disebut ’bussiness as usual’ mengikuti ’dontji’ budaya Jakarta. Biarpun di Manado kelihatan perobahan yang mencolok dengan adanya kawasan Manado Boulevard yang ’WAH’ yang sangat konsumtif, tetapi ternyata hanya menguntungkan para pedagang ’kaum pendatang’ sambil memiskinkan etnis Minahasa di kampung2 termasuk Tionghoa Minahasa di kota.Dibawah ini tercatat beberapa masalah ’ROH’ Minahasa yang perlu mendapat jawaban solusi yang lebih konkrit:Ada kesan bahwa para wakil rakyat [tidak semua] di DPRD Propinsi maupun DPRD Kabupaten dan Kota, demikian juga para elit birokrat (tidak semua) terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan insidentil jangka pendek seperti memperbaiki fasilitas pribadi serta membuat macam-macam Perda dan Retribusi pajak yang hanya memberatkan rakyat; ketimbang berjuang dengan idealisme tinggi untuk memberikan contoh konkret berupa perobahan sikap hidup sederhana dan hemat dengan etos kerja yang tinggi sebagai jatidiri Tou Minahasa masa lampau.Selain dari itu, ada kesan pula bahwa para elit partai politik di daerah kelihatan lebih besar orientasinya (tunduk) kepada pimpinan Partai masing-masing di Jakarta ketimbang memperhatikan keadaan daerahnya Minahasa. Fragmentasi partai politik nasional sudah terlalu banyak dan pasti akan bertambah banyak lagi menghadapi Pemilu 2009. Dan hampir semua partai, pasti hanya berorientasi saja untuk kepentingan penguasa partai dan penguasa pemerintah di Jakarta.Demikian juga wakil-wakil Sulawesi Utara di DPR, DPD memberikan kesan bahwa mereka masih sangat kurang memberikan masukan yang berarti bagi konstituen rakyatnya di Minahasa tentang apa yang sedang dikerjakan mereka di Jakarta. sebagai landasan membangun daerahnya maupun berjuang secara makro merobah sikap dan kebijakan Jakarta terhadap daerah.Sudah terlalu sering dan lama diungkapkan secara terbuka di koran2 di Manado maupun dalam dialog2 formal dan informal bahwa penguasa Jakarta telah ’menyingkirkan’ Tou Minahasa dari ’kedudukan2’ strategis secara nasional, karena Tou Minahasa sudah hampir ’tersingkir’ dari posisi2 tertentu dalam kepemimpinan Partai2 Politik Nasional yang dominan (Golkar, PDIP).Rakyat Minahasa / Sulawesi Utara yang telah memberikan suaranya dalam Pemilu 1999 dan 2004 yang lalu, sebagian besar sebenarnya masih menaruh kepercayaan kepada sistim partai politik dan elit pemerintahan di Minahasa / Sulawesi Utara untuk membenahi diri dengan memberikan perhatian penuh terhadap keadaan Minahasa / Sulut. Namun RAKYAT Minahasa pasti sudah ’kecewa’ dan ’kehilangan arah’ dengan semua partai politik nasional yang ada. Karena ternyata tidak ada wadah politik lain yang dapat menampung aspirasi ke-Minahasaan Rakyat untuk kesejahtraan kampung dan Rakyat Minahasa?Khusus tentang peran pemuda dan mahasiswa Minahasa untuk menjaga dan mempertahankan keamanan dan perdamaian di Minahasa terhadap gangguan provokatip dari luar Minahasa, maka pembentukan kelompok-kelompok pemuda/mahasiswa seperti LC, MC, Brigade Manguni serta kelompok Korps Permesta dan Pemuda Permesta, patut diberi penghargaan karena masih besar cinta mereka terhadap Minahasa, namun sayangnya tidak ada wadah politik yang dapat menampung aspirasi kedaerahan mereka.Phenomena pemekaran Tanah Minahasa menjadi beberapa Kabupaten dan Kota seperti dijaman Belanda waktu mana Minahasa terbagi dalam 7 Distrik (Wilayah Pemerintahan) adalah phenomena yang baik. Namun, dilemma yang dihadapi Minahasa dengan pemekaran kedalam beberapa Kabupaten dan Kota, adalah suatu bahaya fragmentasi dari tanah Minahasa sendiri tanpa adanya suatu gagasan untuk melihat dan berjuang bagi Minahasa secara utuh dalam bentuk Propinsi Minahasa umpamanya. Para penggagas Propinsi Minahasa dengan dasar pemikiran seluruh wilayah teritorial tanah Minahasa [termasuk Kota Manado dan Kota Bitung], harus diteruskan dengan semangat yang baru.Dari pengalaman berpisahnya Gorontalo dari Propinsi Sulawesi Utara telah terbukti bahwa semangat budaya Sulut (Bohusami) tidak mempunyai akar historis maupun akar sosiologis yang kokoh untuk dilestarikan. Demikian juga sekarang ini daerah Bolaang Mongondow dan Kepulauan Nusa Utara tetap saja merasa adanya dominasi politis dan ekonomis dari Minahasa terhadap mereka, sehingga aspirasi pemekaran Propinsi Sulawesi Utara sudah juga dikumandangkan oleh Bolaang Mongondow dan Kepulauan Nusa Utara.Dan last but not least, adalah tentang peran dan sikap Tou Minahasa yang berada / berdiam diluar tanah Minahasa yang menurut beberapa asumsi sudah berjumlah sekitar satu juta orang. Bagaimana nanti persepsi mereka tentang perjuangan politis, ekonomis maupun kultural tanah dan Tou Minahasa seperti yang pernah dilakukan oleh Sam Ratulangi dkk pada masa lalu? Wadah KKK dan Yayasan Kebudayaan Minahasa yang berkedudukan di Jakarta dan kota2 Surabaya, Balikpapan dan Makasar mengandung rencana untuk mengadakan suatu Kongres Nasional Kebudayaan Minahasa pada awal tahun 2009. Idee ini adalah suatu pertanda yang baik demi menggalang persepsi persatuan yang kokoh diantara Tou Minahasa dalam diaspora dan Tou Minahasa yang hidup di tanah Minahasa. Dengan kedua wadah tsb. perlu diteruskan dialog untuk lebih konkrit memberi isi kedalam Kongres Nasional Kebudayaan Minahasa berupa suatu ROH Politik Minahasa yang dapat memperjuangkan eksistensi dan pelestarian Jatidiri Minahasa.Apakah Jawaban Konkrit Tou Minahasa sekarang?Dengan memperhatikan keadaan nasional Indonesia dan keadaan regional [lokal] Minahasa seperti yang diuraikan diatas, maka untuk mempertemukan semua aspirasi yang sedang berkembang, dalam rangka menjawab ‘Idealisme ROH Minahasa’, maka gagasan dan ROH Perjuangan Sam Ratulangi dan kawan-kawan di tahun dua puluhan melalui organisasi politik ‘Persatuan Minahasa’ masih sangat relevan untuk dihidupkan kembali dengan pembentukan Partai Politik Lokal dengan nama umpamanya ‘PARTAI MINAHASA RAYA’ atau dalam singkatan ‘PMR’. ORGANISASI POLITIK ini dapat menjadi suatu ’embrio’ platform bersama dari semua kelompok, semua orang yang bergerak dan berdiam ditanah Minahasa [siapapun dia, asal dia komit 100% dengan tanah Minahasa] untuk memperjuangkan ROH Minahasa demi kepentingan pembangunan tanah dan orang Minahasa secara utuh. Berbeda dengan nama organisasi ‘Persatuan Minahasa’ bentukan Sam Ratulangi di tahun 1927, maka organisasi politik ‘PARTAI MINAHASA RAYA’ sudah harus lebih konkrit berbentuk suatu PARTAI untuk menjawab keadaan sekarang biarpun belum ada UU yang mendukung legitimasi Partai Lokal. Dan sudah pasti bahwa Partai2 Nasional tidak segampang itu akan menyetujui pembentukan Partai Lokal. Perjuangan nanti akan sangat berat.
Bagaimanapun juga maka akan diusulkan TIGA AGENDA UTAMA yang dapat diperjuangkan sekarang oleh Tou Minahasa, yakni:
1. Membentuk Embrio ’PARTAI MINAHASA RAYA’ sekarang juga dengan menggalang PERSATUAN diseluruh tanah Minahasa dan diluar tanah Minahasa melalui pembentukan komisariat disetiap kecamatan dan sub-komisariat disetiap kampung demi pembangunan dan kesejahtraan tanah dan masyarakat Minahasa dalam ikatan historis dengan bangsa dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Proklamasi 1945. Partai ini akan berjuang bersama semua komponen Minahasa yang ada (Anggota2 DPD, DPR asal Minahasa, DPRD, MAM, PM, KKK dan tokoh2 Minahasa lainnya untuk menggalang suatu jaringan nasional dengan daerah2 diseluruh Indonesia untuk merobah UU Kepartaian sekarang dengan mengadopsi legalitas Partai Daerah (Lokal).2. Dalam rangka Pemilu / Pilkada pada tahun 2009 yad maka Partai Lokal Minahasa tsb. dengan semua komponen yang setuju segera memulaikan suatu perjuangan untuk melakukan amandemen perobahan UU Pemilihan yang dapat mengadopsi seorang CALON INDEPENDEN untuk turut dalam Pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota.3. Dan yang ketiga, sebagai langkah perjuangan seterusnya, adalah agenda untuk pembentukan ‘PROVINSI MINAHASA’ yang mencakup seluruh tanah Minahasa secara utuh, bersamaan dengan ’PROPINSI NUSA UTARA’ dan ’PROPINSI TOTABUAN’. Provinsi Minahasa dapat dijadikan platform administrasi pemerintahan yang bersifat otonom khusus sebagai permulaan rakyat Minahasa berjuang secara mandiri demi kesejahtraan bersama.Bila ’Pro’ maupun ’Kon’ tentang ke tiga gagasan diatas sudah dianalisa dengan objektif dan positif, dan ada TOU MINAHASA yang mempunyai idelisme yang tinggi dengan ROH IDENTITAS MINAHASA yang melekat dalam hatinya untuk berjuang memimpin partai lokal tsb, serta dapat diusahakan DANA yang memadai untuk mendukung gagasan tsb; maka sosialisasi tentang gagasan pembentukan ‘PARTAI MINAHASA RAYA’ tersebut dapat dimulai dengan suatu SURVEI tertulis dan melalui Radio FM ’Suara Minahasa’ kepada rakyat Minahasa. Dan bila respons cukup positip maka deklarasi berdirinya ’PARTAI MINAHASA RAYA’ tersebut dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama, bertempat di Watu Pinawetengan, sebagai tempat historis orang Minahasa melakukan musyawarah dan kesepakatan.

Sumber 

Read More

JK: Indonesia Siap Dipimpin Presiden Non-Jawa

Jusuf KallaJusuf Kalla

Dalam wawancara yang dilakukan dengan harian Straits Times, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan Indonesia siap dipimpin presiden non-Jawa. Keberhasilan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terpilih sebagai Wakil Gubernuh DKI Jakarta merupakan suatu kemajuan yang pesat.
JK menyadari kemenangan Ahok masih terbatas di Jakarta dan tentu saja perlu waktu bagi seluruh rakyat Indonesia untuk benar-benar siap dipimpin presiden non-Jawa. Namun, JK tetap menyuarakan optimismenya.
"Saya percaya hanya sekitar 30 persen penduduk Indonesia yang benar-benar berpikir bahwapresiden haruslah berasal dari suku Jawa," kata JK.
JK juga menceritakan mengenai latar belakang keluarganya di mana istrinya berasal dari Padang dan tiga anaknya menikah dengan suku Jawa. "Yang paling penting kita semua adalah bangsa Indonesia yang bersatu," ujar JK.
Wawancara dilakukan di sela-sela kunjungan JK ke Singapura, Kamis (10/1/2013). JK diundang sebagai pembicara utama forum tahunan Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS). Dia diminta menyampaikan pandangannya mengenai kondisi regional Asia Tenggara.
Ditanya apakah akan maju atau tidak untuk Pilpres 2014, JK menjawab dengan diplomatis. "Saya tidak mengincar kursi presiden. Yang paling utama adalah bagaimana saya terus dapat berpartisipasi untuk menciptakan Indonesia yang jauh lebih baik."
Namun, JK juga menambahkan, kursi presiden tentu saja akan membantunya untuk menjalankan visi dan misi yang ada. "Saya selalu siap jika rakyat membutuhkan saya. Kita lihat saja perkembangan politik dalam beberapa bulan ke depan."
Ditanya mengenai umurnya yang akan mencapai 72 tahun depan, JK menegaskan bahwa umur bukanlah isu. Yang paling penting adalah akhlak, rekam jejak, dan prestasi. JK juga melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Pertemuan mereka membahas mengenai perkembangan kondisi di Indonesia.

Sumber 

Read More

PAN, GOLKAR, PKPB INCAR MARON

dr Maxi R Rondonuwu

Kendati telah mendaftar untuk penjaringan calon bupati di PDIP, namun figur dr Maxi R Rondonuwu DHSM (MaRon) tetap laris manis di luar. Banyak partai politik (parpol) yang ingin mengusung MaRon untuk bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Mitra nanti. Di antaranya adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar (PG) dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB).
Menurut Ketua PAN Mitra, Felmy Pelleng, nama birokrat yang kini menjabat Kadis Kesehatan Sulut ini sudah masuk dalam daftar nama-nama yang akan dibawa ke DPW PAN. "Nama MaRon diakomodir berdasarkan masukan dari tingkat ranting," ujar Ketua Komisi C Dekab Mitra ini. Ditambahkannya, dalam waktu dekat ini DPW akan melaksanakan rapat penetapan calon yang diusung.

Selain di PAN, MaRon terjaring pula di PG. Menurut Sekretaris PG Mitra, Tonny Lasut, nama MaRon juga masuk dalam penjaringan partainya. Hanya saja, untuk menentukan siapa yang akan menjadi calon bupati dan calon wakil bupati dari PG, akan ditentukan lewat survei yang akan dilakukan DPD I PG Sulut.
Sementara itu, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), menyatakan bahwa hingga saat ini partainya masih membuka diri untuk siapa saja yang mau meminang partainya, untuk bersamasama maju dalam Pilkada Mitra 13 Juni mendatang. "Kami welcome kepada siapa saja, termasuk MaRon," ujar ketua PKPB Mitra Ani Boseke.

Sumber 

Read More

Mengapa Roy Suryo Menjadi Menpora?

Penunjukan Roy Suryo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sangat mengejutkan. Tidak ada yang menyangka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memilih kader Partai Demokrat yang duduk di Komisi I DPR tersebut.

 Sebelumnya, Presiden diperkirakan akan memilih kader Partai Demokrat yang berlatar belakang aktif di organisasi sepak bola. Nama-nama itu ialah Ramadhan Pohan (manajer timnas per April 2012), Achsanul Qosasi (Wakil Bendahara PSSI pada era Ketua Umum Nurdin Halid), dan Hinca Panjaitan (pengurus Komite Penyelamatan Sepak Bola Indonesia/KPSI, organisasi tandingan PSSI).

Roy Suryo (Menteri Pemuda dan Olahraga)

Pertimbangannya, tugas pokok pemerintahan Yudhoyono yang tersisa dua tahun di bidang olahraga adalah menyatukan dua kompetisi sepak bola karena FIFA mengancam membekukan sepak bola Indonesia. Rasanya, gagal mengelola konflik sepak bola bukan jenis kenangan yang dikehendaki Yudhoyono.

Maka, orang kebanyakan berpikir Presiden akan memilih sosok yang memiliki koneksi atau mungkin pengaruh di kedua organisasi sepak bola. Namun, Presiden ternyata menunjuk Roy yang tidak pernah berkutat di dunia sepak bola, bahkan di dunia olahraga secara umum.

Jika melihat ke belakang, langkah Yudhoyono itu sebenarnya tidak mengejutkan. Situasi penunjukan Roy mirip ketika Presiden memutuskan untuk mengajukan Komisaris Jenderal (Pol) Timur Pradopo kepada DPR sebagai Kapolri, Oktober 2010. Tidak ada yang menyangka Presiden mengajukan calon tunggal Timur.

Sebelumnya, nama yang kuat beredar ialah Komjen Nanan Soekarna (Inspektur Pengawasan Umum Polri), Komjen Imam Sudjarwo (Kepala Badan Pendidikan Polri), serta Komjen Ito Sumardi (Kepala Badan Reserse Kriminal Polri).

Dengan menunjuk Roy, Presiden tampaknya ingin Menpora adalah orang dengan latar belakang yang sama sekali tidak terkait dengan dunia sepak bola, tidak pernah terkait dengan salah satu kubu yang sedang bertikai. Sebut saja, Roy diharapkan akan lebih mudah diterima kubu PSSI dan KPSI.

Selain itu, dengan menunjuk Roy, Presiden memiliki ”sekutu” yang betul-betul tunduk kepada dirinya. Jika betul perhitungan semacam itu yang dikalkulasi, kesimpulannya, Presiden ingin memastikan 200 persen problem dualisme kompetisi tuntas pada era pemerintahannya.

Selain itu, Kemenpora menghadapi persoalan serius, yakni ketidakberesan proyek pembangunan kompleks olahraga Hambalang, Bogor. Bersama kasus wisma atlet, kasus Hambalang menjadi sumber malapetaka bagi Partai Demokrat, partai yang didirikan Yudhoyono.

Sikap Roy yang akan tunduk tanpa syarat kepada Yudhoyono, dan terbebasnya Roy selama ini dari ingar-bingar Hambalang/ wisma atlet, membuat pria berkumis itu menjadi sosok yang tepat untuk membantu Presiden menjalankan semua rencananya guna mengatasi ketidakberesan proyek Hambalang.

Read More

Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2014

Pimpinan partai politik membawa nomor urut partai peserta pemilu tahun 2014

Sepuluh partai politik yang lolos verifikasi faktual telah mendapatkan nomor urut peserta Pemilu 2014. Pengundian nomor itu dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Senin (14/1/2013) siang.

Mereka yang mewakili mengambil nomor urut ialah Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar.

Ada pula Presiden DPP Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa, Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto, Ketua Umum DPP Partai Nasdem Rio Capela, dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Suhardi.

Berikut adalah hasil pengundian nomor urut parpol.

Nomor urut 1: Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem)
Nomor urut 2: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Nomor urut 3: Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Nomor urut 4: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
Nomor urut 5: Partai Golongan Karya (Partai Golkar)
Nomor urut 6: Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra)
Nomor urut 7: Partai Demokrat
Nomor urut 8: Partai Amanat Nasional (PAN)
Nomor urut 9: Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Nomor urut 10: Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura)

Sebelum mengambil nomor urut peserta pemilu, perwakilan parpol terlebih dulu mengambil nomor antrean. Proses itu disaksikan komisioner KPU yang dipimpin Husni Kamil Manik, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshidiqie, dan pihak Kementerian Dalam Negeri. Parpol peserta pemilu juga membawa jajaran pengurus partai.

Read More

Demokrat: Harus Putra-Putri Asli Mitra

Setelah menggelar rapat pleno yang dilaksanakan, Sabtu (5/01) bertempat di Resto Green Garden, DPC dan DPAC Partai Demokrat Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) sepakat sekaligus memastikan akan sepenuhnya mendukung pemimpin yang berasal asli dari Mitra. “Harga mati bagi kita kader Partai Demokrat adalah Putera-Puteri asli Mitra  ini berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapat pleno PD,” tegas Ketua DPAC PD Tombatu, Hanse Pelleng didampingi sejumlah pengurus lainnya.

Lanjut mereka, bahwa nantinya putra-putri terbaik kabupaten Mitra yang layak memimpin lima tahun kedepan diantaranya Wakil Bupati, Drs Jeremia Damongilala MSi, Ketua DPRD Tonny H Lasut, Kadiskes Provinsi Sulut, Dr Maxi Rondonuwu, Katrien Mokodaser, Felmmy J Peleng, Ronald Kandoli, Pieter Owu dan Hesky Naray.

“Mereka ini merupakan sosok pemimpin yang mempunyai pengalaman dan kemampuan untuk memimpin Mitra, karenanya sangat layak jika nantinya nama-nama ini dipercayakan memimpin Mitra 2013-2018,” tegas Pelleng cs yang berjanji akan sepenuhnya berjuang bagi tou Mitra memenangkan Pilkada Mitra.

Katua DPC PD Mitra Katrien Mokodaser sendiri saat dikonfirmasi tak menapik soal komitmen kader Demokrat untuk sepenuhnya mendukung tou asli Mitra di Pilkada nanti.

Read More

Rizal Mallarangeng: KPK Sudah di Jalan yang Benar

Juru bicara Andi Mallarangeng, Rizal Mallarangeng, berpendapat bahwa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berada di jalur yang benar dalam mengembangkan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Rizal mendukung tindakan KPK yang menggeledah tiga lokasi, Kamis (3/1/2013).

"KPK saya rasa sudah mengarah di jalan yang benar. Saya senang sudah digeledah kontraktor-kontraktornya. Seharusnya hal ini sudah dilakukan KPK setahun lalu saat kasus ini mencuat," ujar Rizal, Jumat (4/1/2013), dalam jumpa pers di kantor Freedom Institute.

Seperti diketahui, penyidik KPK melakukan penggeledahan di tiga lokasi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Tempat yang digeledah adalah rumah Wakil Sekretaris Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Demokrat, Munadi Herlambang, di Jalan Tanjung Barat Indah Blok 1/18 Jakarta Selatan.

Selain rumah Munadi, dua tempat lain yang digeledah KPK adalah kantor PT Wijaya Karya di Jalan DI Panjaitan Kavling 9, Cawang, Jakarta Timur, dan di Kantor PT Adhi Karya di Jalan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait penyidikan Hambalang. Adapun Munadi Herlambang pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus Hambalang. Selain menjadi pengurus Partai Demokrat, Munadi pernah menjadi salah satu pemegang saham di PT Dutasari Citralaras yang menjadi subkontraktor PT Adhi Karya dalam proyek Hambalang.

"Dengan adanya penggeledahan ini, KPK harusnya bisa lebih cepat karena mereka mempunyai fungsi penyadapan hingga pemblokiran rekening," ucap Rizal.

Di dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan dua tersangka, yakni pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek Hambalang, Dedy Kusdinar; dan Menpora Andi Mallarangeng.

Setelah Andi Mallarangeng ditetapkan sebagai tersangka, Rizal kemudian membentuk tim khusus bernama "Elang Hitam" untuk menelusuri kasus proyek Hambalang secara independen. Dari hasil penelusuran itu, Rizal melihat persoalan Hambalang bermula dari pencairan uang Rp 1,2 triliun yang dilakukan Menteri Keuangan Agus Martowardojo meski tanpa dibubuhi tanda tangan Andi Mallarangeng selaku Menpora dan Djoko Kirmanto selaku Menteri Pekerjaan Umum yang memberikan rekomendasi teknis.

Sejak uang itu dicairkan, para kontraktor yang menangani ini, salah satunya adalah PT Adhi Karya, justru mengeruk keuntungan besar dengan melakukan mark-up dari 110-4.600 persen dalam harga satuan yang diajukan dalam penawaran. Rizal menuding bahwa pemain utama dalam mark-up besar-besaran ini adalah Direktur Adhi Karya Teuku Bagus.

"Dia (Teuku Bagus) adalah aktornya," ucapnya. Akibat mark-up besar-besaran ini ditambah praktik korupsi lainnya di dalam proyek Hambalang, negara pun dirugikan Rp 243,6 miliar. 

Sumber 

Read More

Presiden: Tak Ada Perombakan Kabinet

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, saat ini tidak ada rencana untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II. Presiden hanya akan mengisi posisi Menteri Pemuda dan Olahraga.
Hal itu disampaikan Presiden di sela-sela kunjungan kerja di perkampungan nelayan di Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (4/1/2013).
Presiden mengatakan, dirinya perlu memberi penjelasan mengenai isu reshuffle agar ada kepastian bagi jajaran menteri. Hanya saja, Presiden tidak bisa menjamin apakah hingga 2014 tidak akan ada reshuffle. Presiden meminta semua menteri bekerja dengan baik.
"Yang jelas pada titik ini tidak ada reshuffle," kata Presiden saat jumpa pers di pinggir dermaga.
Presiden memastikan pengganti Menpora berasal dari Partai Demokrat untuk memenuhi komposisi menteri yang berasal dari parpol koalisi. Dengan demikian, menurut Presiden, akan memenuhi rasa keadilan bagi Demokrat lantaran posisi Menpora sebelumnya diisi Andi Alfian Mallarangeng, kader Demokrat.
Kepastian itu disampaikan Presiden untuk meluruskan pemberitaan mengenai posisi Menpora belakangan ini. Banyak tokoh yang disebut masuk dalam daftar calon menpora, baik yang berasal dari Demokrat, parpol yang tergabung dalam koalisi pemerintahan, oposisi, maupun kalangan profesional.
Presiden mengaku tak mau nantinya disalahkan oleh tokoh-tokoh yang disebut media jika ternyata tidak terpilih. Padahal, kata dia, nama-nama itu bukan berasal darinya. "Nanti marahnya sama saya," kata Presiden.
Seperti diberitakan, wacana reshuffle muncul setelah Andi mundur sebagai Menpora. Berbagai kalangan mendesak Presiden juga mengganti para menteri yang kerap membuat gaduh, seperti Menteri BUMN
Dahlan Iskan dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Sumber

Read More

Sumendap Harus Kerja Keras, Incumbent Masih Terkuat

Kekuatan politik PDIP untuk memenangkan Pikada Kabupaten Mitra 2013 mendatang diprediksi tidak akan semudah JWS-Ivansa ketika menang di Pilkada Minahasa baru-baru ini. Dimana, incumbent Telly Tjanggulung oleh masyarakat masih terlalu kuat sehingga sulit untuk dikalahkan.
“Sejumlah figur yang saat ini sedang gentol-gentolnya melakukan sosialisasi, salah satunya Ketua DPC PDIP Mitra James Sumendap harus berjuang keras mengalahkan kekuatan politik incumbent, yakni Telly Tjanggulung,” kata sejumlah warga Molompar kecamatan Tombatu Timur.
Mengapa demikian, dijelaskan mereka saat ini banyak masyarakat Mitra yang menginginkan perubahan, pendek kata harus putra asli Mitra. “Sekarang kalo disuruh memilih antara Sumendap dan Tjanggulung yang notabene bukan asli Mitra, pastinya dukungan akan lebih banyak ke incumbent. Kenapa, karena Tjanggulung sudah berbuat untuk Mitra selama lima tahun sehingga sulit melepas kelekatan hati masyarakat dengan Tjanggulung,” terang mereka.
Mereka pun memastikan jika dukungan masyarakat untuk incunbent saat ini mencapai 60-an persen. “Cara perfikir orang Minahasa dan Mitra berbeda, makanya sangat sulit untuk mengalahkan incumbent,” pungkas warga.

Sumber

Read More

CNR-DJT Belum Menyerah

Pemenang Pemilihan Bupati (Pilbup) Minahasa pasangan calon bupati (Cabup) dan Cawabup Minahasa Jantje W Sajouw – Ivan Sarundjang (JWS-IvanSa) belum bisa bernafas lega. Seteru mereka yang diusung Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrat, Careig Naichel Runtu-Denny Jhonly Tombeng (CNR-DJT) masih ingin melanjutkan pertandingan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ini ditandai dengan diadukannya hasil Pilbup Minahasa ke MK.

Lembaran gugatan sudah dimasukkan trio tim kuasa hukum CNR-DJT, Vincensius Ranteallo SH, Muhamad Sattu Pali SH dan Daniel Tonapa Masiku SH  sekira  Kamis (20/12) pukul 14.00 WIB.

Pasangan nomor 3 menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa yang memenangkan pasangan nomor urut 4 yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

“Benar, bahwa hari ini (kemarin) kami selaku tim kuasa hukum CNR-DJT resmi memperkarakan hasil Pilbup Minahasa ke MK. Ini juga bukti-bukti sementara disiapkan sebagai syarat suatu gugatan yang dimasukkan,” ujar Ranteallo kepada harian ini di lobby utama kantor MK.

Versi tim kuasa hukum, ada 15 bukti yang terindikasi merugikan kliennya dalam Pilbup yang dihentak di tanggal cantik 12 Desember 2012 lalu itu. “Salah satunya terkait penggelembungan suara yang dilakukan KPU. Jadi ada konspirasi yang dilakukan KPU dengan pihak yang ditetapkan sebagai pemenang.

Hal ini terlihat seperti dari dikeluarkannya surat KPU Nomor 555/KPU-Kab-023.436239/XII/2012 tanggal 10 Des 2012 tentang pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Surat itu diterbitkan dua hari sebelum hari H pelaksanaan pemilihan. Harusnya kan 7 hari sebelum pemilihan mekanismenya,” tegas Muhamad Sattu Pali.

Ia menambahkan, KPU dalam surat itu menerbitkan pemilih yang tidak terdaftar sebagai DPT/DPS bahkan warga yang tidak memiliki KTP setempat di kabupaten Minahasa, tetapi bisa memilih, asal ada rekomendasi dari kepala desa.

“Setelah kita teliti di PPK dan PPS, ternyata itu banyak pemilih di 11 Desember yang bertambah. Padahal, KPU sudah menetapkan DPT itu 7 Desember. Masalah itu yang kami lihat, karena itu menyebar di seluruh kecamatan di Minahasa. Dan ini terindikasi sudah terstruktur dan tersistematis ke bawah,” ujar Pali.

“Anehnya lagi, PPK baru menerima surat KPU itu pada saat rekapitulasi di kecamatan. Persoalannya, kapan penerapan surat-surat ini. Dalam satu hari kan tidak mungkin,” timpal Pali sembari merapikan bukti-bukti yang akan dimasukkan ke MK.

Pantauan kemarin, tiga kuasa hukum CNR-DJT terlihat sibuk melengkapi syarat-syarat pengajuan gugatan ke MK. Beberapa lembaran formulir KPU difotokopi.
“Ada temuan kita dan akan kami sampaikan ke MK.

Bahwa KPU tidak melaksanakan tugas dengan benar. Seharusnya kalau tidak ada surat itu, maka pasangan nomor urut 3 meraih kemenangan bukan nomor 4 (Jantje Sajouw-Ivan Sarundajang). Jadi kita minta kepada MK, pasangan nomor 4 didiskualifikasi, kemudian pasangan nomor 3 ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak,” beber Pali.

Kata dia, ada perhitungan yang dilakukan timnya. Pun, saksi-saksi sudah disiapkan jika sidang dilakukan. Bahkan lanjut Pali, PPK juga akan dihadirkan dalam sidang itu.
“Intinya surat KPU itu bertentangan dengan UU Pemilu,” tukasnya.

“Ini (persoalan, red) masih ada, menyangkut DPT. Yang dibolehkan orang tidak tercantum DPT/DPS dan tidak memiliki KTP. Inikan ada mobilisasi dari luar,” Pali melanjutkan.

Harian ini kemudian mengajukan maksud adanya mobilisasi yang dikatakan Pali. Dikarenakan mobilisasi bisa saja terjadi kecuali dilakukan penguasa di Minahasa saat itu yang notabene masih dinakodai Stefanus Vreeke Runtu, ayah CNR.

“Tidak juga. Mobilisasi di sini yang saya maksud karena surat yang keluar dari KPU itu. Itu kan surat yang memungkinkan pemilih yang tidak terdaftar melakukan pencoblosan. Pemilih yang tidak memiliki KTP Minahasa bisa memilih di Minahasa. Misalnya ada bukti rekomendasi kepala desa yang jelas-jelas ada orang yang ber-KTP Manado tapi direkomendasi memilih di Minahasa. Sehingga, dengan adanya surat itu ada mobilisasi massa dari luar,” jelasnya.

Bukan itu saja, Pali Cs mencurigai adanya campur tangan orang kuat Sulut di pelaksanaan Pilbup Minahasa. “Saya melihat juga, wakil di nomor 4 anaknya pejabat. Ada intervensi. Itu juga yang masuk dalam salah satu pengajuan gugatan kita. Ada bukti, kepala-kepala desa dikumpul di rumahnya. Ada audio visualnya. Itu temuan kedua,” ungkap Pali, berapi-api.

“Bahkan kampanye yang dilakukan pasangan nomor 4, proyek jalan katanya akan dilanjutkan ketika pasangan  nomor 4 terpilih. Kami minta MK diskualifikasi pasangan nomor 4. Dan memenangkan pasangan nomor 3 atau setidak-tidaknya dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh kecamatan,” timpalnya.

“Karena melihat selisih suara dan banyaknya kejanggalan yang ada, saya rasa MK akan teliti dalam menangani kasus itu. Ada 15 bukti yang disiapkan. Tapi saat ini baru 12 yang dimasukkan. Kami optimis memenangkan gugatan ini,” pungkasnya.

Sementara, Humas MK Agusniwa Etra kepada harian ini membenarkan adanya gugatan yang masuk terkait pelaksanaan Pilbup Minahasa. “Gugatan Minahasa itu terdaftar nomor urut 3. Tanda terima laporan itu Nomor 724/PAN.MK/XII/2012. Tapi itu sebatas tanda terima, bukan register perkara.

Biasanya register perkara akan keluar tiga hari setelah gugatan didaftarkan. Jika melihat waktu yang mendekati libur Natal, kemungkinan besar sidang perdana gugatan itu akan dimulai Januari tahun depan,” ujar Agusniwan. “Itu juga disebabkan karena banyaknya gugatan Pilkada yang masuk,” tambahnya.

Sementara, efek Pilbup Minahasa membuat sebagian masyarakat hidup terkotak-kotak.   Sekretaris Keuskupan Manado Pastor Christian Santie MSC merasa prihatin dengan kondisi sosial.  

Menurutnya, masyarakat di Minahasa termasuk masyarakat yang cerdas, sehingga hasil Pilbup dengan perbedaan yang ada jangan menjadi batu sandungan untuk mengikis persatuan dan kesatuan masyarakat di Minahasa.  “Hormatilah hasil demokrasi sesuai aturan yang berlaku.   Perbedaan itu adalah kekayaan yang harus dihormati dan dihargai,” ucapnya.

Ia pun menambahkan, ada dua pokok yang harus diperhatikan.   Pertama, gagasan Sam Ratulangi Sitou Timou Tumou Tou yaitu hidup untuk saling menghidupkan, bukan hidup untuk saling mematikan atau menjatuhkan.    Kedua, slogan Torang Samua Basudara.  Kiranya ini bukan hanya teori semata, melainkan dilakukan dengan baik karena semua masyarakat di Minahasa sama di hadapan Tuhan.

Menyambut kelahiran Yesus, marilah hidup dalam damai Natal dan jangan ada lagi masyarakat yang terkotak-kotak.   “Perbedaan boleh ada, tapi jangan menghancurkan persatuan masyarakat Minahasa yang notabene adalah masyarakat cerdas.

PENYELENGGARA PEMILUKADA PEMBUAT KECURANGAN
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Mahfud MD sendiri dalam diskusi singkat di redaksi Manado Post,  Selasa (11/12) lalu, mengungkap banyaknya kasus  Pemilukada di Indonesia yang ditolaknya. Hal ini dikarenakan tidak cukup bukti.

‘’Kami hanya menelusuri pelanggaran dalam Pemilukada jika kecurangan itu dilakukan secara terstruktur, sitimatis, dan masif (TSM). Dan yang bisa melakukan kecurangan secara TSM itu hanyalah penyelenggara Pemilukada. Penyelenggara Pemilukada itu ada tiga, yakni pemerintah daerah (di Pemilukada Minahasa berarti Bupati, red), kemudian KPU, dan Panwaslu. Tidak ada yang lain yang bisa melakukan kecurangan TSM selai tiga penyelenggara tadi. Karena semua di bawah kendali kepala daerah,’’ ujar Mahfud.

Jadi lucu, jika yang melapor adalah penyelenggara Pemilukada. Itu sama saja penyelenggara Pemilukada melaporkan diri mereka sendiri. Di satu sisi, merupakan kebodohan pemerintah daerah sendiri jika kalah dalam Pemilukada.

Karena hanya pemerintah daerah yang menguasai mesin birokrat yang terstruktur dari kepala daerah, kepala dinas, camat, lurah/hukum tua, sampai pala meweteng. Pemerintah daerah juga yang memilih dan menentukan siapa personil KPU, PPK (kecamatan), sampai PPS (desa). Bahkan Panwaslu juga orang-orang kepala daerah. Jadi jika kalah, penyebabnya dua. Yang pertama (minta maaf) karena bodoh dan kedua karena Tuhan sudah tidak berkenan.

‘’Jadi akan ditertawakan jika ada penyelenggara Pemilukada yang melapor ke kami di MK karena kalah. Sebab yang selalu dirugikan itu calon yang tidak ada ikatan kekeluargaan dengan penyelenggara Pemilukada. Kalau mereka yang melapor, itu wajar. Kalau yang membuat pelanggaran terstruktur, sitimatis, dan masif yang melapor karena kalah, itu sesuatu yang aneh,’’ ujar Mahfud.

Praktek-praktek terstruktur, sistematis, dan masif itu yakni, penyelenggara Pemilukada menggerakkan semua mesin birokratnya dari kabupaten sampai di tingkat lingkungan/jaga. Kepala daerah juga melalui Kadis Catatan Sipil memanipulasi penduduk dan pemilih.

Sehingga tak jarang ada orang yang sudah mati masuk daftar pemilih. Tak jarang juga penduduk yang sudah terang-terangan tidak memihak, sengaja tidak dimasukkan dalam daftar pemilih oleh petugas di desa. Begitu juga kepala daerah lewat kepala dinas, mengganti kepala sekolah atau memutasi guru-guru, lurah, dan camat yang dianggap tidak memihak ke mereka.

Lanjut Mahfud, ia menyesalkan banyak calon yang kalah dibodohi pengacara.  ‘’Misalnya ada pengacara yang datang-datang dan mengatakan kepada incumbent yang kalah, bahwa ia punya hubungan dekat dengan Ketua MK. Sehingga bisa memperjuangkan dan bahkan memenangkan gugatannya di MK. Akibatnya, incumbent itu membayar sekian miliar ke pengacara tersebut. Dan akhirnya kasusnya tetap kalah di MK,’’ kata Mahfud.

Bahkan Mahfud menceritakan, bahwa kasus-kasus seperti itu banyak terjadi. ‘’Saya banyak menerima SMS dan telepon dari beberapa incumbent yang kalah. Mereka menanyakan, kenapa gugatannya kalah di MK. Kendati incumbent itu mengaku sudah membayar sekian miliar kepada saya melalui pengacaranya. Sementara saya tidak pernah dan tidak akan pernah menerima suap dari siapa pun,’’ ujar Mahfud.

Menurut Mahfud, kasus-kasus seperti itu banyak terjadi  di luar Pulau Jawa. Lebih khusus lagi di Indonesia Timur. ‘’Kasihan mereka tidak tahu. Kalau incumbent-incumbent di Pulau Jawa, mereka semua sudah pada tahu semua. Kasian yang di Indonesia Timur, banyak yang jadi korban pengacara.

Mereka tidak tahu, Mahfud itu tidak pandang bulu demi menegakkan hukum dan keadilan. Jangankan gubernur atau bupati, presiden saja tidak bisa mengintervensi saya. Jadi kalau ada pengacara atau siapa saja yang mengatakan, kenal dan dekat dengan saya di pusat, itu tidak benar. Presiden saja tak bisa mengintervensi saya apalagi hanya pengusaha, menteri, ketua partai, apalagi anggota dewan,’’ ujar Mahfud sambil tertawa.
Sumber

Read More

THL Didorong untuk Mitra 1

Dukungan untuk Ketua DPRD kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Tonny Hendrik Lasut AmTm (THL) untuk maju dalam perebutan kursi orang nomor 1 di pemerintahan kabupaten pemulihan tersebut, terus mengalir.

Sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh politik dan kolega di DPRD mendorong agar Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Mitra ini maju dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) Mitra yang rencananya bakal dihelat 2013 mendatang.

“Kami kira beliau (THL, red) memiliki kapasitas yang layak untuk menjadi pemimpin daerah ini. Maka tidak ada salahnya kami juga mendorong beliau agar maju dalam Pemilukada nanti,” kata Kisman Hala (tokoh masyarakat/tokoh muslim Belang), Felmy Pelleng (tokoh GMIM Silian/Ketua DPD PAN Mitra), Anni Boseke (Ketua PKPB Mitra), Delly Makalow (tokoh masyarakat Tombatu), Vocke Ompi, Lanny Punusingon, dan beberapa lain, sebagaimana keterangan yang diterima harian ini, Kamis (20/12) kemarin.

Diungkapkan, THL memiliki modal yang cukup untuk menjadi pemimpin, di mana hal tersebut telah ia buktikan dalam kepemimpinan di DPRD. “Lagipula dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, sangat nyata kengototan beliau, terutama hal-hal prioritas yang menyangkut kepentingan masyarakat. Antara lain modal seperti ini yang kami rasa perlu dimiliki seorang pemimpin,” kata mereka.

Atas dasar itu, mereka merasa THL layak didukung dan diusung sebagai calon Bupati Mitra di 2013 mendatang. “Di tengah banyaknya kandidat calon Bupati yag bermunculan kami kira beliau layak diperhitungkan karena memiliki syarat yaang diperlukan sebagai seorang pemimpin,” pungkas mereka.

Sumber 

Read More

Siti Hartati Murdaya Menyetujui Adanya Pemberian Rp 1Miliar Untuk Bupati Amran Batalipu

Pemilik PT Hardaya Inti Plantation (HIP) Siti Hartati Murdaya menyetujui adanya pemberian Rp 1miliar untuk Bupati Amran Batalipu. Hal itu diakui Financial Controller PT HIP, Arim saat bersaksi untuk terdakwa Hartati Murdaya terkait kasus dugaan suap Hak Guna Usaha(HGU) perkebunan sawit, di pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (17/12/2012). Kendati demikian, Arim mengklaim jika pemberian uang tersebut bukan untuk Bupati Buol, Amran Batalipu sebagai suap pengurusan Hak Guna usaha menggarap lahan seluas 4.500 hektare di kabupaten Buol. Tetapi untuk dibagi ke masyarakat sebagai bantuan sosial pengamanan perusahaannya yang saat itu sedang diblokade oleh para warga.

“Ketika bertemu Pak Amran memang Ibu (Hartati) membicarakan masalah keamanan pabrik, dan Ibu minta bantuan Pak Amran untuk mengendalikan keadaan. Saya tahunya uang itu (Rp 1 miliar) cuma buat membayar pengamanan kebun yang saat itu sedang diduduki oleh preman,” kata Arim saat bersaksi. Menurut Arim, Bupati Amran Batalipu setuju membantu pengamanan perusahaan. Namun, dibutuhkan biaya sehingga Amran minta dana ke Hartati yang lalu disetujui Rp 1 milyar. Sementara itu, Direktur di PT HIP, Totok Listiyo yang juga bersaksi untuk terdakwa Hartati mengungkapkan jika pemberian Rp 2 miliar untuk Amran Batalipu yang diberikan olehnya tanpa perintah Hartati. “Memang ada permintaan dana dari Pak Amran saat bertemu dengan Ibu (Hartati) di Lobi Grand Hyatt pada 11 Juni 2012. Pak Amran minta Rp 3 miliar. Saat itu Ibu memang  tidak menyatakan menyanggupi,” ujar Totok.

Meski demikian, Totok tetap memerintahkan Arim untuk menyiapkan Rp 2 miliar untuk bantuan pemilu kada kepada Amran. Bantuan itu, kata Totok, harus diberikan karena dia khawatir nanti perusahaan akan kembali mendapat gangguan jika Amran menang dalam pemilu kada. “Jadi tidak ada jalan lain harus membantu dulu supaya perusahaan kita bisa selamat. Saya tidak melapor dan tidak menyampaikannya kepada Ibu,” jelasnya. Pernyataan keduanya berbeda dengan rekaman pembicaraan hasil penyadapan tim KPK antara Arim dan Hartati. Dimana dalam rekaman tersebut uang itu diketahui buat mengurus sertifikat Izin Lahan, Hak Guna Usaha, dan Izin Usaha Perkebunan milik PT Sebuku Inti Plantation dan PT Cipta Cakra Murdaya. Hartati dan Arim, dalam rekaman itu, sudah tahu akan memberikan uang Rp 3 miliar secara bertahap. Mereka bahkan menggunakan bahasa kode satu kilo dan dua kilo. Uang itu juga bertujuan agar Amran tidak menerbitkan sertifikat izin lahan kepada PT Sonokeling Buana, perusahaan milik Artalyta Suryani alias Ayin. Dimana Direkturnya adalah Rommy Dharma Setiawan yang nitabennya adalah anak Ayin.

Sementara itu, dalam surat dakwaan dibacakan jaksa penuntut umum pada KPK, pada Maret sampai Juni 2012, diketahui jika Hartati selaku pemilik PT Hardaya Inti Plantation, PT Cipta Cakra Murdaya, dan PT Sebuku Inti Plantation bersama-sama dengan Direktur Operasional PT Hardaya Inti Plantation Gondo Sudjono Notohadi Susilo, general Manager Supporting PT HIP Yani Anshori, Direktur Utama PT HIP Totok Lestiyo, dan Direktur Keuangan PT HIP Arim memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam hal ini mantan Bupati Buol, Amran Abdullah Batalipu. “Hartati Murdaya memerintahkan pemberian uang sebesar Rp 1 miliar lewat Gondo Sudjono dan sebesar Rp 2 miliar lewat Arim, sehingga semuanya berjumlah Rp 3 miliar kepada Amran Abdullah Batalipu. Uang itu diberikan agar Amran mau mengusahakan penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha lahan kelapa sawit sebesar 75 ribu hektar milik PT Hardaya Inti Plantation dan Izin Usaha Perkebunan lahan kelapa sawit seluas 4500 hektar yang diajukan PT Cipta Cakra Murdaya di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah,” ucap Jaksa I Kadek Wiradana saat membacakan surat dakwaan.

Hartati menyuap Amran agar secepatnya menyurati Gubernur Sulawesi Tengah dan membuat surat rekomendasi kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia terkait izin HGU dan IUP perusahaan milik Hartati. Jaksa Penuntut Umum KPK menyusun surat dakwaan Hartati Murdaya dalam bentuk alternatif. Pertama, dia dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman maksimalnya pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp 250 juta. Hartati juga dijerat dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Ancaman maksimalnya pidana penjara tiga tahun dan denda Rp 150 juta.

Read More

Demokrat Bukan 'SBY Fans Club'

Konsolidasi yang dilakukan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dengan mencopot sejumlah orang di Dewan Pimpinan Pusat dinilai sebagai penegasan bahwa partainya bukan sekumpulan penggemar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau ”SBY Fans Club”.

Meski demikian, konsolidasi yang tengah diupayakan tetap susah mengerek elektabilitas Partai Demokrat pada Pemilu 2014 mengingat sejumlah politisinya masih terjerat kasus korupsi.

Direktur Riset Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, langkah Anas membersihkan sejumlah kader Demokrat di DPP merupakan penegasannya di hadapan kader dan pengurus daerah. Pencopotan Ruhut Sitompul dari Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat merupakan sinyal siapa sesungguhnya yang berkuasa di partai.

”Ini untuk meng-counter pandangan bahwa Demokrat sama dengan SBY semata,” ujar Yunarto di Jakarta, Minggu (16/12).

Di sisi lain, pernyataan Anas soal pentingnya dukungan kepada pemerintah dan menjaga agar Presiden Yudhoyono mengakhiri pemerintahan dengan baik juga sinyal politik. Citra Demokrat tidak hanya terpengaruh kasus hukum yang menyebut-nyebut kader Demokrat, tetapi juga sangat terpengaruh oleh kerja politik SBY sebagai Presiden.

Menurut Yunarto, Anas tengah mencoba pendekatan lain dalam menampilkan sosok Demokrat. Bila selama ini pendekatannya top-down karena mengandalkan figur SBY, sekarang Anas mencoba memanfaatkan kerja kadernya di daerah untuk menguasai daerah pemilihan. Dengan kata lain, Anas ingin lepas dari citra bahwa Demokrat adalah ”SBY Fans Club”. 

Perang urat saraf

Secara terpisah, peneliti Lembaga Survei Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, sentilan Anas tentang popularitas Partai Demokrat yang turun salah satunya kepada kinerja pemerintah SBY menunjukkan adanya perang urat saraf antarfaksi di Demokrat. ”Anas sebenarnya ingin menantang SBY. Meski di sisi lain, Anas juga tak henti mengirim pesan kepatuhan kepada SBY, salah satunya dengan memberikan lifetime achievement award,” ujarnya.

Sejalan dengan Yunarto, Burhanuddin menilai, langkah konsolidasi yang dilakukan Anas tidak mampu mengangkat elektabilitas Demokrat. ”Isu korupsi sudah menghancurkan citra partai. Kemenangan Demokrat di Pemilu 2009 salah satunya karena kemampuan menjual isu bersih dari korupsi,” kata Burhanuddin.

Terkait konsolidasi Demokrat, Sekretaris Departemen Penegakan Hukum DPP Demokrat Patra M Zen mengatakan, upaya itu dilakukan untuk mengingatkan memori kolektif kader agar menjalankan politik yang cerdas, santun, dan bersih.

Menurut Patra, tidak mungkin Demokrat melepaskan diri dari figur SBY. Maka tidak salah jika semua kader partai mengagumi dan menjadi fans SBY. ”Peran dan posisi SBY tidak akan bisa tergantikan di Partai Demokrat,” kata Patra. 

Penerapan sanksi

Terkait memburuknya citra partai, pakar hukum tata negara Saldi Isra dan anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho mengemukakan, citra atau nama baik partai dapat pulih jika sejak awal partai menerapkan mekanisme sanksi. Untuk itu, partai seharusnya memiliki dan mengimplementasikan mekanisme lembaga internal partai untuk menilai calon terindikasi melanggar kode etik dan garis partai atau tidak.

”Mekanisme internal harus ada. Misalnya, ada majelis kode etik partai yang bekerja untuk menilai kader apakah melanggar kode etik partai, garis kebijakan partai, atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, atau tidak. Kalau merugikan partai atau nama baik partai, sejak awal dipikirkan bagaimana penerapan sanksinya,” kata Saldi.

Menurut Emerson, partai apa pun cenderung menyerahkan ke proses hukum jika ada kader yang terindikasi korupsi. Namun, secara diam-diam, partai cenderung memberikan proteksi.

”Harus ada mekanisme untuk meningkatkan atau memelihara citra partai. Jangan sampai mengampanyekan antikorupsi, tetapi tidak ada mekanisme internal untuk menguji kader-kader sendiri,” ujarnya.

Read More

Terkuak Semua Lewat Rekaman Pembicaraan Mantan DPP Demokrat Hartati Murdaya

JAKARTA – Suap yang dilakukan mantan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Siti Hartati Murdaya terkuak melalui rekaman pembicaraan yang diputar jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (13/12). Dalam sidang lanjutan perkara suap terhadap Bupati Buol Amran Batalipu itu, jaksa memutar rekaman pembicaraan antara Hartati dan Amran. Terdakwa Hartati yang merupakan pemilik PT Hardaya Inti Plantations (HIP) dan PT Cipta Cakra Murdaya (CCM) diketahui memberikan uang Rp 2 miliar kepada Amran Batalipu. Pemberian uang itu sebagai imbalan karena Amran telah membantu Hartati dalam mengurus izin lokasi perkebunan untuk penerbitan sertifikat hak guna usaha dan izin usaha perkebunan perusahaan milik Hartati.
“Makasih ya sudah terima dua kilo (Rp 2 miliar), itu kan izin lokasinya atas nama CCM, tapi supaya nggak keluar ke orang lain,” kata Hartati dalam rekaman pembicaraan yang diperdengarkan di Pengadilan Tipikor. Dalam rekaman tersebut, Hartati juga meminta kepada Amran supaya membuat surat yang ditujukan kepada PT CCM untuk memberitahukan izin lokasi atas nama CCM. Amran pun menyetujuinya. Hartati kemudian menyerahkan izin lokasi itu kepada Amran. Hartati berniat melakukan investasi di Buol karena tidak ada yang melakukan investasi di sana. Menurut Hartati, dia ingin berinvestasi di Buol agar daerah itu bisa maju dan berkembang. Hartati meminta agar lahan 70 hektare milik perusahaannya jangan dipotong lagi. Dia pun bertanya kepada Amran, apakah hal itu bisa dilakukan. Amran kemudian menyatakan akan membicarakan hal itu kepada seluruh tim lahan.
“Bapak kan tahu saya ini sudah jadi pahlawan. Saya yang paling berat kerjanya di situ, orang lain main masuk saja, kita dianiaya. Bapak bantu saya lawan dia,” ujar Hartati menaikkan nada bicaranya. Hartati kemudian bertanya kepada Amran apakah dia bisa menyelesaikan masalah izin lokasi dalam waktu sepekan. Amran menjawab akan mengondisikannya. Hartati meminta bantuan Amran karena terus diganggu oleh pengusaha yang datang belakangan. Dia mengaku pusing menghadapi gangguan itu. Kuasa hukum Hartati, Dodi Abdulkadir, menyatakan, semua saksi dalam persidangan akan menunjukkan pada f akta bahwa Hartati tidak terlibat penyuapan sebagaimana yang didakwakan jaksa. Menurut Dodi, Bupati Buol tidak dapat lari dari kenyataan bahwa kalaupun ada pemberian dana Rp 1 miliar dari PT HIP, sejatinya dana itu adalah bantuan sosial pengamanan perusahaan yang saat itu didemo dan diblokade massa sehingga proses produksi terhenti total.

Sumber

Read More

Ruhut: Anas Tersangka, Aku Lengserkan 'Badut-badut' Itu!

JAKARTA, — Politisi Demokrat Ruhut Sitompul meyakini pencopotan dirinya dari kepengurusan Dewan Pimpinan (DPP) Partai Demokrat  karena ia melontarkan agar Anas Urbaningrum mundur sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Sebelumnya, Ruhut menjabat Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Demokrat.
"Itu sudah pasti. Aku terus kan yang mendesak mundur," kata Ruhut ketika dihubungi, Jumat (14/12/2012), terkait pencopotan dirinya dari jabatan Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Demokrat.

Kini, Ruhut tak memegang jabatan apa pun di DPP. Ruhut mengatakan, sejak setahun lalu, dirinya sudah diminta dicopot dari kepengurusan DPP oleh pengurus DPP lainnya. Salah satunya, menurut Ruhut, adalah I Gede Pasek Suardika. Permintaan itu disampaikan kepada Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
"Dari setahun lalu, mereka minta (Ruhut dicopot). 'Badut-badut' itu yang minta, tapi ditolak SBY," kata Ruhut.
Ruhut mengaku keputusan itu tak akan mengubah sikapnya. Dia akan terus mendesak Anas untuk mundur demi mencegah karamnya Demokrat pada Pemilu 2014 . Meski tak memiliki jabatan di DPP, Ruhut masih menjadi Wakil Ketua Fraksi Demokrat bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di MPR.
Bahkan, Ruhut sudah mempunyai rencana jika Anas dijerat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. "'Badut-badut' itu nanti semua akan tergeser. Kalau Anas jadi tersangka, aku lengserkan semua," ujarnya.
Seperti diberitakan, pascaterungkapnya kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Hambalang, Ruhut terang-terangan meminta Anas dan kader lain yang disebut-sebut terlibat korupsi untuk bersikap legowo dengan mundur dari kepengurusan partai.
Ruhut khawatir Anas terjerat ketika mendekati Pemilu 2014. Sebaliknya, DPP menyebut pencopotan itu hanya untuk penyegaran. "Penyegaran saja," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Saan Mustopa, kemarin.
Selain itu, pergantian juga dilakukan pada posisi Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Demokrat yang sebelumnya dijabat Andi Nurpati, kini dijabat I Gede Pasek Suardika. Nurpati kini menjabat Ketua Divisi Hubungan Eksternal dan LSM.

Sumber

Read More

Mendagri: 70 Persen Pemekaran Daerah Gagal

JAKARTA, - Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, menilai pemekaran wilayah yang sudah dilakukan hingga kini belum memberikan hasil yang memuaskan bagi kesejahteraan rakyat. Gamawan bahkan mengatakan dari hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah 70 persen dari 205 daerah otonom baru (DOB) gagal.
"Pemerintah telah evaluasi 205 DOB yang terdiri atas 7 provinsi, 146 kabupaten dan sisanya kabupaten kota. Hasil sementara tata kelola daerah dan pelayanan publik belumlah memuaskan. Jadi kalau evaluasi yang kita lakukan rata-rata 70 persen itu tidak baik," ujar Gamawan, Jumat (14/12/2012), di Gedung Kompleks Parlemen Senayan.
Gamawan mengatakan bahwa pemekaran wilayah sebenarnya bukanlah tujuan tetapi merupakan sarana bagi kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pelayanan publik. "Jangan pemekaran untuk menampung elite-elite politik supaya dapat jabatan di DPRD dan pemerintahan. Tidak itu. Tujuannya harus mensejahterakan rakyat. Selama ini, perilaku pemimpin di daerah belumlah berorientasi pada masyarakat," kata Gamawan.
Ia juga menyoroti soal penggunaan anggaran untuk daerah-daerah otonom baru ini. Gamawan mengingatkan agar anggaran jangan lebih banyak diperuntukkan untuk membangun kantor atau pun membeli mobil-mobil mewah. "Itu belakanganlah. Tapi bagaimana fokus bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat karena dia akan punya alokasi anggaran sendiri nanti kan," ucapnya.
Gamawan mengatakan ke depan RUU DOB terhadap wilayah pemekaran baru mencakup perihal evaluasi dan konsekuensi kegagalan pelaksanaan otonomi. "Bagi DOB yang gagal mensejahterakan masyarakat maka daerah tersebut dapat dihapuskan dan digabungkan dengan daerah induk," kata Gamawan.

Read More