"Pemerintah telah evaluasi 205 DOB yang terdiri atas 7 provinsi, 146 kabupaten dan sisanya kabupaten kota. Hasil sementara tata kelola daerah dan pelayanan publik belumlah memuaskan. Jadi kalau evaluasi yang kita lakukan rata-rata 70 persen itu tidak baik," ujar Gamawan, Jumat (14/12/2012), di Gedung Kompleks Parlemen Senayan.
Gamawan mengatakan bahwa pemekaran wilayah sebenarnya bukanlah tujuan tetapi merupakan sarana bagi kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pelayanan publik. "Jangan pemekaran untuk menampung elite-elite politik supaya dapat jabatan di DPRD dan pemerintahan. Tidak itu. Tujuannya harus mensejahterakan rakyat. Selama ini, perilaku pemimpin di daerah belumlah berorientasi pada masyarakat," kata Gamawan.
Ia juga menyoroti soal penggunaan anggaran untuk daerah-daerah otonom baru ini. Gamawan mengingatkan agar anggaran jangan lebih banyak diperuntukkan untuk membangun kantor atau pun membeli mobil-mobil mewah. "Itu belakanganlah. Tapi bagaimana fokus bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat karena dia akan punya alokasi anggaran sendiri nanti kan," ucapnya.
Gamawan mengatakan ke depan RUU DOB terhadap wilayah pemekaran baru mencakup perihal evaluasi dan konsekuensi kegagalan pelaksanaan otonomi. "Bagi DOB yang gagal mensejahterakan masyarakat maka daerah tersebut dapat dihapuskan dan digabungkan dengan daerah induk," kata Gamawan.
0 komentar:
Posting Komentar