Minggu, 02 Desember 2012

SKPD Sibuk Lobi Anggota Dewan SKPD Sibuk Lobi Anggota Dewan

MANADO- Sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Manado terlihat mulai sibuk melakukan lobi ke Anggota DPRD terutama mereka yang masuk dalam Badan Anggaran. Intinya, upaya ini dilakukan SKPD untuk melobi agar anggaran mereka ditambah atau setidaknya tidak dipotong. Momen ini wajar dilakukan. Sebab, pada pembahasan sebelumnya, sejumlah anggaran di SKPD banyak yang dipotong oleh tim anggaran karena dinilai tak sesuai dengan peruntukan dan tak mempunyai faedah untuk masyarakat Kota Manado. Beberapa anggaran SKPD yang dipotong habis-habisan diantaranya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan dan beberapa dinas yang dinilai tak mempunyai program yang jelas untuk kemajuan Kota Manado. Legislator Franklyn Sinjal SH, salah satu personel Badan Anggaran DPRD Manado mengatakan untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dirinya banyak melakukan pemotongan anggaran, karena pada program yang ditulis lebih banyak pada anggaran perjalanan ke luar negeri tanpa ada perbaikan fasilitas pariwisata di Kota Manado. “Lihat saja, tidak ada program yang baik untuk mendongkrak Manado menjadi kota model ekowisata. Kebanyakan hanya studi banding dan program-program yang tidak mengesankan Manado sebagai Kota Wisata,” kata Politisi Golkar ini.
Ia mencontohkan, tahun 2012 ini tidak ada peningkatan dunia kepariwisataan karena memang tidak ada program yang nyata dilakukan. Sementara untuk Dinas Perhubungan, Sinjal mengatakan harus melakukan pemotongan karena dalam perencanaan anggaran, program yang dibuat hanya sebatas untuk anggaran turun lapangan. “Tapi lihat saja kemacetan itu tetap terjadi. Apa guna membiayai turun lapangan setiap hari kalau kita tetap macet? Harusnya ada program lain untuk mengurangi kemacetan ini. Jadi ya anggarannya harus dipotong dan digeser untuk perbaikan infrastruktur,” pungkasnya.

Sulut daerah ke-7: Kemendagri Evaluasi APBD 2013

Kamis (29/11) kemarin Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan evaluasi terkait perda APBD 2013. Tim DPRD dipimpin oleh wakil ketua DPRD, Drs Arthur Kotambunan MM dan Joudy Watung SH didampingi ketua fraksi PD, Netty Agnes Pantow, ketua Fraksi persatuan Nasional, Ayub Ali Al Bugis dan ketua Komisi I, John Dumais.
Sementara pemerintah propinsi dipimpin sekretaris Propinsi Sulut, Ir SR Mokodongan didampingi asisten III, Edwin Silangen, kadispenda, Gamy Kawatu, kaban keuangan dan aset, Praseno Hadi serta sekretaris DPRD, Nixon Watung. Rombongan Sulut diterima langsung oleh sekretaris direktorat keuangan daerah Soetirto dan direktur BKAD, Hamdani.
Diawali dengan pemaparan secara umum APBD Sulut 2013 oleh sekprov Ir SR Mokodongan dan wakil ketua DPRD Drs Arthur Kotambunan MM ditanggapi positif oleh pihak kemendagri.
“Postur APBD sangat baik. Sulut adalah daerah ke-7 yang lakukan evaluasi tapi daerah pertama diluar pulau Jawa. Bahkan DKI Jakarta saja belum. Ini patut diapresiasi,”ujar Soetirto.
Pihak DPRD Sulut sendiri mengakui evaluasi secara politis sudah disetujui, tinggal pembahasan secara teknis.
“APBD sudah disetujui secara politis tinggal pembahasan teknis saja,”ujar John Dumais.
Seperti diketahui, APBD 2013 sudah ditetapkan dengan total rencana belanja Rp.1,9 Triliun

Kemendagri Suport Anggaran Tol Manado-Bitung

Manado, KOMENTAR - Pihak kemendagri mendukung sepenuhnya alokasi anggaran untuk pembebasan lahan jalan Tol Manado-Bitung.
Hal ini disampaikan sekjen direktur keuangan daerah, Soetirto kepada sekretaris propinsi dan jajaran serta pimpinan dan anggota DPRD saat melakukan evaluasi perda APBD 2013 Kamis, (29/11) kemarin.
“Jangan coret itu pak Hamdani (direktur BAKD, Kemendagri). Saya dukung sepenuhnya dan harus mendesak dilaksanakan,”ujar Soetrito.
Dirinya mengaku saat ke Manado awal November lalu, kemacetan Manado-Minut-Bitung sudah sangat parah.
“Saya ada di Manado, kemudian pergi ke Bitung. Macetnya minta ampun. Makanya jalan tol Manado-Bitung ini sangat penting,” sambungnya.
Legislator Sulut, Netty Agnes Pantow mengharapkan pemerintah propinsi kerja ekstra terkait pembebasan lahan tol.
“Pihak kemendagri saja mengaku tol Manado-Bitung mendesak dan sangat penting. Makanya, kami mendorong pemerintah melalui instansi terkait kerja ekstra untuk pembebasan lahan. Pemerintah pusat sangat membantu daerah Sulut. Yang pasti itu, tadi tuntaskan pembebasan lahan dahulu,”ujar Pantow.
Sekprov sendiri menyambut positif atas dukungan sepenuhnya dari kemendagri atas dukungan pembangunan jalan tol Manado-Bitung. Untuk itu dirinya mengharapkan dukungan sepenuhnya dari masyarakat terkait pembebasan lahan tol Manado-Bitung.

Mitra Masih Butuh Banyak Tenaga Pendidik

Ratahan, KOMENTAR - Sebagai sebuah daerah otonom baru, maka tenaga pendidik menjadi salah satu yang paling dibutuhkan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Hingga tahun kelima sejak dimekarkan, kebutuhan tenaga pendidik untuk Kabupaten Mitra ini belum sepenuhnya bisa dipenuhi.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Mitra, Dra Olvie Sumual MPd menjelaskan, sedikitnya masih sekitar 100 guru lagi yang perlu ditambah. “Utamanya adalah untuk Guru SD yang kita rasa memang masih sangat kurang,” ujarnya kepada sejumlah wartawan, Jumat (30/11) kemarin.

Olvie menjelaskan, sedikitnya ada 96 SD yang tersebar di sejumlah desa/kelurahan se Kabupaten Mitra. “Sejatinya satu sekolah diisi 9 guru selain kepala sekolah. Namun yang ada sekarang, ada sekolah yang jumlah gurunya lebih sedikit dari jumlah kelas, misalnya hanya dua sampai tiga guru saja,” tukasnya.
Kondisi minimnya guru tersebut, lanjut Olvie, terutama terlihat di beberapa wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Mitra, seperti misalnya desadesa yang ada di Kecamatan Touluaan Selatan, antara lain Desa Suhuyon, Desa Banga, Desa Pisa dan Desa Lowatak. Begitupun dengan desadesa yang ada di Kecamatan Ratatotok, antara lain Desa Morea dan Desa Soyoan.
“Yang parah bila ada dari antara para guru yang memang jumlahnya sudah minim itu, kemudian ada yang pension. Jadilah ada sekolah yang hanya ada kepala sekolah yang kemudian dibantu dengan tenaga honor. Kalau tak ada tenaga honor berarti tinggal kepala sekolahnya saja,” tandasnya.
Akan halnya untuk guru tingkat SMP/SMA, menurut Olvie, relatif masih bisa mencukupi dan menutupi kekurangan yang ada, kecuali untuk guru mata pelajaran tertentu seperti misalnya bahasa Inggris, matematika dan IPA (fisika dan kimia). “Yang parah memang guru SD,” tandasnya.
Ditanya upaya yang dilakukan pihaknya mengatasi kekurangan guru ini, menurut Olvie, pihaknya sudah mengusulkan sejumlah kuota guru (SDS) untuk diakomodasi dalam seleksi penerimaan CPNS Kabupaten Mitra. “Setiap penerimaan CPNS memang ada pertambahan (tenaga guru) tetapi belum menutupi kekurangan yang ada. Kita berharap juga nanti dalam seleksi penerimaan CPNS tahun depan, dapat diakomodasi lagi beberapa tenaga guru supaya kekurangan akan semakin teratasi,” pungkasnya.