Siti Hartati Murdaya Menyetujui Adanya Pemberian Rp 1Miliar Untuk Bupati Amran Batalipu

Pemilik PT Hardaya Inti Plantation (HIP) Siti Hartati Murdaya menyetujui adanya pemberian Rp 1miliar untuk Bupati Amran Batalipu. Hal itu diakui Financial Controller PT HIP, Arim saat bersaksi untuk terdakwa Hartati Murdaya terkait kasus dugaan suap Hak Guna Usaha(HGU) perkebunan sawit, di pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (17/12/2012). Kendati demikian, Arim mengklaim jika pemberian uang tersebut bukan untuk Bupati Buol, Amran Batalipu sebagai suap pengurusan Hak Guna usaha menggarap lahan seluas 4.500 hektare di kabupaten Buol. Tetapi untuk dibagi ke masyarakat sebagai bantuan sosial pengamanan perusahaannya yang saat itu sedang diblokade oleh para warga.

“Ketika bertemu Pak Amran memang Ibu (Hartati) membicarakan masalah keamanan pabrik, dan Ibu minta bantuan Pak Amran untuk mengendalikan keadaan. Saya tahunya uang itu (Rp 1 miliar) cuma buat membayar pengamanan kebun yang saat itu sedang diduduki oleh preman,” kata Arim saat bersaksi. Menurut Arim, Bupati Amran Batalipu setuju membantu pengamanan perusahaan. Namun, dibutuhkan biaya sehingga Amran minta dana ke Hartati yang lalu disetujui Rp 1 milyar. Sementara itu, Direktur di PT HIP, Totok Listiyo yang juga bersaksi untuk terdakwa Hartati mengungkapkan jika pemberian Rp 2 miliar untuk Amran Batalipu yang diberikan olehnya tanpa perintah Hartati. “Memang ada permintaan dana dari Pak Amran saat bertemu dengan Ibu (Hartati) di Lobi Grand Hyatt pada 11 Juni 2012. Pak Amran minta Rp 3 miliar. Saat itu Ibu memang  tidak menyatakan menyanggupi,” ujar Totok.

Meski demikian, Totok tetap memerintahkan Arim untuk menyiapkan Rp 2 miliar untuk bantuan pemilu kada kepada Amran. Bantuan itu, kata Totok, harus diberikan karena dia khawatir nanti perusahaan akan kembali mendapat gangguan jika Amran menang dalam pemilu kada. “Jadi tidak ada jalan lain harus membantu dulu supaya perusahaan kita bisa selamat. Saya tidak melapor dan tidak menyampaikannya kepada Ibu,” jelasnya. Pernyataan keduanya berbeda dengan rekaman pembicaraan hasil penyadapan tim KPK antara Arim dan Hartati. Dimana dalam rekaman tersebut uang itu diketahui buat mengurus sertifikat Izin Lahan, Hak Guna Usaha, dan Izin Usaha Perkebunan milik PT Sebuku Inti Plantation dan PT Cipta Cakra Murdaya. Hartati dan Arim, dalam rekaman itu, sudah tahu akan memberikan uang Rp 3 miliar secara bertahap. Mereka bahkan menggunakan bahasa kode satu kilo dan dua kilo. Uang itu juga bertujuan agar Amran tidak menerbitkan sertifikat izin lahan kepada PT Sonokeling Buana, perusahaan milik Artalyta Suryani alias Ayin. Dimana Direkturnya adalah Rommy Dharma Setiawan yang nitabennya adalah anak Ayin.

Sementara itu, dalam surat dakwaan dibacakan jaksa penuntut umum pada KPK, pada Maret sampai Juni 2012, diketahui jika Hartati selaku pemilik PT Hardaya Inti Plantation, PT Cipta Cakra Murdaya, dan PT Sebuku Inti Plantation bersama-sama dengan Direktur Operasional PT Hardaya Inti Plantation Gondo Sudjono Notohadi Susilo, general Manager Supporting PT HIP Yani Anshori, Direktur Utama PT HIP Totok Lestiyo, dan Direktur Keuangan PT HIP Arim memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam hal ini mantan Bupati Buol, Amran Abdullah Batalipu. “Hartati Murdaya memerintahkan pemberian uang sebesar Rp 1 miliar lewat Gondo Sudjono dan sebesar Rp 2 miliar lewat Arim, sehingga semuanya berjumlah Rp 3 miliar kepada Amran Abdullah Batalipu. Uang itu diberikan agar Amran mau mengusahakan penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha lahan kelapa sawit sebesar 75 ribu hektar milik PT Hardaya Inti Plantation dan Izin Usaha Perkebunan lahan kelapa sawit seluas 4500 hektar yang diajukan PT Cipta Cakra Murdaya di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah,” ucap Jaksa I Kadek Wiradana saat membacakan surat dakwaan.

Hartati menyuap Amran agar secepatnya menyurati Gubernur Sulawesi Tengah dan membuat surat rekomendasi kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia terkait izin HGU dan IUP perusahaan milik Hartati. Jaksa Penuntut Umum KPK menyusun surat dakwaan Hartati Murdaya dalam bentuk alternatif. Pertama, dia dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman maksimalnya pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp 250 juta. Hartati juga dijerat dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Ancaman maksimalnya pidana penjara tiga tahun dan denda Rp 150 juta.

Read More

Samsung Juara "Perangkat Pintar"

Dalam sebuah laporan terbaru, lembaga riset IDC memberikan informasi soal keadaan pasar "smart connected device" - yaitu sebuah kategori yang mencakup komputer PC, laptop, tablet, dan smartphone- di kuartal ketiga 2012.

Temuan IDC menunjukkan bahwa pasar connected device secara global mengalami pertumbuhan year-on-year sebesar 27,1 persen di kuartal ketiga.

Samsung dan Apple tampil di urutan terdepan, masing-masing menempati posisi pertama dan kedua dalam hal jumlah pengiriman unit dan pangsa pasar.

Soal jumlah pengiriman kategori "connected device" ini, Samsung memimpin dengan 66,1 juta unit, disusul Apple dengan 45,8 juta unit. Kendati demikian, produk Apple memiliki nilai yang lebih tinggi.

"Harga jual rata-rata produk Apple 310 dollar AS lebih tinggi dari Samsung, tapi angka pengirimannya hanya berselisih 20 juta unit. Ini melambangkan kekuatan lini produk premium yang dijual Apple," ujar analis IDC Ryan Reith dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Cnet.

Artinya, konsumen tetap membeli produk Apple biarpun harganya mahal.

"Sementara itu, HP yang menarik diri dari pasar gadget mengalami penurunan market share dari 7,4 persen di kuartal ketiga 2011 menjadi 4,6 persen di kuartal ketiga 2012. Dalam kurun waktu itu jumlah shipment HP turun 20,5 persen," tulis IDC dalam laporannya.

HP memang masih mengandalkan produk PC tradisionalnya, berbeda dengan Apple dan Samsung yang telah memindahkan fokus ke smartphone dan perangkat tablet.

Lalu, bagaimana dengan tren pasar di masa depan? PC desktop dan laptop menguasai 39,1 persen pasar Connected Device tahun 2011. Pada 2016, IDC memprediksi angka tersebut akan turun menjadi tinggal 19,9 persen.

Sementara itu, smartphone disebut akan menjadi kategori produk yang "paling disukai", dengan penguasaan pasar 53,1 persen pada 2011 yang diprediksi akan tumbuh menjadi 66,7 persen di 2016. Dalam periode waktu yang sama, pangsa pasar perangkat tablet diperkirakan tumbuh dari 7,7 persen menjadi 13,4 persen.

IDC Worldwide Quarterly Smart Connected Device Tracker, 10 Desember, 2012

Read More

Bos Samsung Setia Pakai Apple

Chief Strategy Officer Samsung Young Sohn, pimpinan Samsung dalam usahanya mengembangkan inovasi dan strategi secara global tersebut, adalah pengguna setia produk-produk Apple.

"Saya pikir kekuatan Apple bukan hanya terletak pada produknya, melainkan juga pada ekosistemnya yang disukai konsumen, seperti iCloud. Saya senang bahwa keluarga saya yang berada 6.000 mil jauhnya di Korea bisa senantiasa memantau jadwal berikut para kontak dan foto-foto saya. Ini membuat ketergantungan, tetapi arsitekturnya jelas hanya bisa dipakai Apple (proprietary)", ujar Young seperti dikutip dari Technology Review.

Dia mengaku selalu menggunakan komputer Mac, smartphone iPhone, dan tablet iPad, di samping perangkat seri Galaxy milik perusahaannya sendiri.

"Galaxy Nexus adalah smartphone yang lebih baik, menurut saya. Layarnya lebih bagus, kinerjanya pun kencang, tetapi pada akhirnya ekosistemlah yang paling penting," kata Young.

Menurutnya, masa depan teknologi terletak pada teknologi cloud, big data, ekosistem mobile, dan infrastruktur enterprise. Ke area-area itulah Young akan mengarahkan perusahaannya. Samsung meningkatkan investasi serta usaha riset dan development untuk menarik entrepreneur serta rekanan untuk membangun dan mendukung platform dan ekosistem Samsung.

Sementara itu, barang-barang Apple betebaran di rumahnya. Kala bekerja di kantor, Young memakai produk-produk Samsung. Adanya dua jenis sistem yang berbeda itu diakuinya sedikit membuat bingung.

"Saya harus mencari tahu bagaimana caranya menyinkronisasikan semua kontak dan jadwal saya di kedua sistem itu. Agak merepotkan, tapi ternyata bisa dilakukan," pungkas Young.
Samsung Electronics adalah produsen perangkat mobile terbesar dengan angka penjualan 98 juta unit dan penguasaan pasar global 22,9 persen di kuartal ketiga 2012. Demikian menurut data dari Gartner.

Namun, Samsung belum bisa berpuas diri. Di tengah ancaman dari pesaingnya, Apple, yang berniat memblokir impor produk-produknya di Amerika Serikat terkait tuntutan pelanggaran paten, raksasa elektronik asal Korea Selatan ini berusaha mengubah citranya dari "pengikut", menjadi "inovator" dalam dunia consumer technology.

Samsung pun menggiatkan investasi teknologinya, termasuk dengan mendirikan dua gedung riset dan pengembangan baru di Silicon Valley, Amerika Serikat, yang akan diawaki 2.000 orang karyawan.

Read More

Demokrat Bukan 'SBY Fans Club'

Konsolidasi yang dilakukan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dengan mencopot sejumlah orang di Dewan Pimpinan Pusat dinilai sebagai penegasan bahwa partainya bukan sekumpulan penggemar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau ”SBY Fans Club”.

Meski demikian, konsolidasi yang tengah diupayakan tetap susah mengerek elektabilitas Partai Demokrat pada Pemilu 2014 mengingat sejumlah politisinya masih terjerat kasus korupsi.

Direktur Riset Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, langkah Anas membersihkan sejumlah kader Demokrat di DPP merupakan penegasannya di hadapan kader dan pengurus daerah. Pencopotan Ruhut Sitompul dari Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat merupakan sinyal siapa sesungguhnya yang berkuasa di partai.

”Ini untuk meng-counter pandangan bahwa Demokrat sama dengan SBY semata,” ujar Yunarto di Jakarta, Minggu (16/12).

Di sisi lain, pernyataan Anas soal pentingnya dukungan kepada pemerintah dan menjaga agar Presiden Yudhoyono mengakhiri pemerintahan dengan baik juga sinyal politik. Citra Demokrat tidak hanya terpengaruh kasus hukum yang menyebut-nyebut kader Demokrat, tetapi juga sangat terpengaruh oleh kerja politik SBY sebagai Presiden.

Menurut Yunarto, Anas tengah mencoba pendekatan lain dalam menampilkan sosok Demokrat. Bila selama ini pendekatannya top-down karena mengandalkan figur SBY, sekarang Anas mencoba memanfaatkan kerja kadernya di daerah untuk menguasai daerah pemilihan. Dengan kata lain, Anas ingin lepas dari citra bahwa Demokrat adalah ”SBY Fans Club”. 

Perang urat saraf

Secara terpisah, peneliti Lembaga Survei Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, sentilan Anas tentang popularitas Partai Demokrat yang turun salah satunya kepada kinerja pemerintah SBY menunjukkan adanya perang urat saraf antarfaksi di Demokrat. ”Anas sebenarnya ingin menantang SBY. Meski di sisi lain, Anas juga tak henti mengirim pesan kepatuhan kepada SBY, salah satunya dengan memberikan lifetime achievement award,” ujarnya.

Sejalan dengan Yunarto, Burhanuddin menilai, langkah konsolidasi yang dilakukan Anas tidak mampu mengangkat elektabilitas Demokrat. ”Isu korupsi sudah menghancurkan citra partai. Kemenangan Demokrat di Pemilu 2009 salah satunya karena kemampuan menjual isu bersih dari korupsi,” kata Burhanuddin.

Terkait konsolidasi Demokrat, Sekretaris Departemen Penegakan Hukum DPP Demokrat Patra M Zen mengatakan, upaya itu dilakukan untuk mengingatkan memori kolektif kader agar menjalankan politik yang cerdas, santun, dan bersih.

Menurut Patra, tidak mungkin Demokrat melepaskan diri dari figur SBY. Maka tidak salah jika semua kader partai mengagumi dan menjadi fans SBY. ”Peran dan posisi SBY tidak akan bisa tergantikan di Partai Demokrat,” kata Patra. 

Penerapan sanksi

Terkait memburuknya citra partai, pakar hukum tata negara Saldi Isra dan anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho mengemukakan, citra atau nama baik partai dapat pulih jika sejak awal partai menerapkan mekanisme sanksi. Untuk itu, partai seharusnya memiliki dan mengimplementasikan mekanisme lembaga internal partai untuk menilai calon terindikasi melanggar kode etik dan garis partai atau tidak.

”Mekanisme internal harus ada. Misalnya, ada majelis kode etik partai yang bekerja untuk menilai kader apakah melanggar kode etik partai, garis kebijakan partai, atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, atau tidak. Kalau merugikan partai atau nama baik partai, sejak awal dipikirkan bagaimana penerapan sanksinya,” kata Saldi.

Menurut Emerson, partai apa pun cenderung menyerahkan ke proses hukum jika ada kader yang terindikasi korupsi. Namun, secara diam-diam, partai cenderung memberikan proteksi.

”Harus ada mekanisme untuk meningkatkan atau memelihara citra partai. Jangan sampai mengampanyekan antikorupsi, tetapi tidak ada mekanisme internal untuk menguji kader-kader sendiri,” ujarnya.

Read More

"Sungai Nil" Mengalir di Bulan Saturnus

Bulan Saturnus, Titan, memiliki sungai yang mengalir sejauh kurang lebih 400 kilometer. Sungai yang tampak bagai Sungai Nil di Bumi.

Sungai di Titan ditemukan oleh wahana antariksa Cassini milik Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional Amerika Serikat (NASA) yang bertugas mengintai lingkungan Saturnus. Sungai itu terlihat memiliki aliran lurus menuju laut besar di Titan, Ligeria Mare.

"Kami berpikir ada hujan di dataran tinggi dan komponennya mengalir lewat lembah sungai ini," kata Thomas Farr dari Jet Propulsion Laboratory NASA di Pasadena yang terlibat riset.

Menurut peneliti, sungai dengan aliran lurus ini terbentuk oleh patahan, yang di Bumi berarti pertemuan lempeng. Titan mungkin terlalu kecil untuk punya lempeng, namun patahan bisa terjadi di batuan dasar. Tekanan bisa muncul di patahan itu memicu terbentuknya danau atau sungai.

Dengan suhu -179 derajat Celsius, mustahil bagi air untuk mengalir di Titan. Senyawa yang mengalir di sungai bulan Saturnus itu ialah etana dan metana.

Titan sejauh ini merupakan salah satu benda langit di Tata Surya yang paling mirip Bumi. Tak cuma punya atmosfer yang tebal, Titan juga memiliki gunung, danau serta siklus cairan yang menyerupai siklus air.

"Biasanya jika melihat planet lain, kita diingatkan untuk tak membawa perspektif Bumi sebab dapat mengelabuhi. Tapi di sini kita melihat dunia alien yang benar-benar mirip Bumi. Sulit dipercaya," ungkap Farr seperti dikutip New Scientist.

Sumber 

Read More

Pertumbuhan Ekonomi RI Memukau, Pemerataan Menjauh

Wajar saja kinerja perekonomian Indonesia beberapa tahun ini mendapat banyak pengakuan dari berbagai pihak. Di tengah krisis keuangan di Eropa dan Amerika, perekonomian Indonesia tetap tumbuh relatif tinggi dan stabil. Banyak negara lain, termasuk China dan India, yang mengalami penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa tahun ini rata- rata di atas 6 persen. Tahun depan pertumbuhan ekonomi ditargetkan 6,8 persen. Tingkat inflasi terjaga sekitar 5 persen. Nilai tukar rupiah relatif bergerak di sekitar Rp 9.500 per dollar AS. Indeks Harga Saham Gabungan rata-rata berada di kisaran 4.200 poin.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain didorong investasi, terutama dari pihak asing. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memastikan penanaman modal asing (PMA) tahun ini akan melampaui 19 miliar dollar AS, nilai PMA yang dicapai tahun lalu.

BKPM memiliki optimisme tinggi sebab sampai September 2012 total PMA sudah mencapai 18,3 miliar dollar AS. Total nilai investasi sampai akhir tahun ini diperkirakan Rp 300 triliun. Tahun 2013 BKPM menargetkan total investasi Rp 390 triliun.

Pertumbuhan ekonomi mutlak diperlukan dalam upaya penyediaan lapangan kerja di Indonesia. Pertanyaan yang muncul, apakah pertumbuhan ekonomi yang ada cukup memadai untuk menyerap tenaga kerja?

Berkualitas

Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2012 mencapai 118 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja pada periode itu sekitar 110,8 juta orang. Masih ada 7,2 juta orang yang menganggur atau sekitar 6,14 persen dari angkatan kerja. Sementara setiap tahun sekitar 2,5 juta orang masuk ke bursa pencari kerja baru.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi dan berkualitas amat diperlukan untuk mengatasi tingkat pengangguran yang ada dan menampung angkatan kerja baru. Persoalan yang ada, pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama ini belum menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.

Investasi yang masuk belum menyentuh sektor riil yang merupakan sektor formal. Alhasil, dari 118 juta tenaga kerja per Agustus 2012, sebanyak 44,2 juta orang (39,86 persen) bekerja di sektor formal, sementara 66,6 juta orang (60,14 persen) di sektor informal.

Dari data ini dapat diartikan bahwa sebagian besar pekerja belum memiliki tingkat kesejahteraan yang memadai. Sekalipun mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi, lebih banyak pekerja di negeri ini bekerja tanpa jaminan kesehatan, hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan untuk tetap bekerja dalam jangka panjang. Artinya, belum terjadi pemerataan pendapatan.

Investasi terus meningkat, tetapi konsep pembangunan yang ada belum menempatkan unsur manusia di tempat pertama. Tidak heran, buruh terus berjuang keras menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) pada 2013. Melonjak hampir 45 persen dari tahun 2012, UMP tahun 2013 mencapai Rp 2,2 juta per bulan.

Tingkat pemerataan yang kian timpang bisa terlihat dari rasio gini Indonesia yang mencapai 0,41 pada 2011. Rasio ini naik dari 0,38 tahun 2010. Kondisi ini akan makin memprihatinkan jika rasio gini melampaui 0,5 sebab itu berarti kondisi ketimpangan membahayakan karena konflik sosial mudah merebak.

Upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi sudah sewajarnya disertai dengan upaya peningkatan pemerataan. Pembangunan infrastruktur menjadi sebuah keniscayaan. Masyarakat semakin diringankan dengan kehadiran jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan rumah sakit yang memadai.

Menjadi persoalan karena dalam beberapa tahun terakhir pemerintah tidak punya dana cukup untuk infrastruktur. Hanya disiapkan dana infrastruktur Rp 168,7 triliun dari APBN-P 2012 sebesar Rp 1.548,2 triliun atau hanya 2 persen dari produk domestik bruto (PDB), jauh dari angka ideal 5 persen dari PDB.

Dana Rp 312 triliun dipakai untuk subsidi energi atau 30 persen dari total belanja pusat. Sementara subsidi bahan bakar minyak (BBM) mencapai Rp 222, 8 triliun. Ini untuk konsumsi BBM sebanyak 45,7 juta kiloliter yang sebagian besar dinikmati pemilik mobil dan sepeda motor. Mereka rata-rata menerima Rp 120.000 per hari.

Desakan agar pemerintah mengalihkan sebagian dana subsidi BBM ini untuk infrastruktur terus dikumandangkan, tetapi pemerintah bergeming. Pemerintah beralasan takut terjadi kerusuhan dan gejolak sosial. Padahal, dengan membangun infrastruktur, sebuah pemerataan dan struktur sosial yang lebih kuat akan tercipta untuk jangka panjang. Pemerintah juga bisa mengoptimalkan pasar modal yang lagi menarik.

Pujian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi tak lepas dari bonus demografi yang ada. Ada kenaikan jumlah kelompok menengah dengan belanja 2-20 dollar AS per hari dari 81 juta orang pada 2003 jadi 134 juta orang tahun 2011.

Sayangnya, angka kelas menengah yang terus tumbuh ini lebih menarik sektor konsumsi. Yang menggelisahkan, peluang ini diambil oleh banyak produk impor, termasuk impor BBM yang terus meningkat.

Banyak pekerjaan untuk pemerataan pendapatan, termasuk akses ke bank yang masih minim. Padahal, dengan akses perbankan yang kian besar, hal itu akan makin menumbuhkan perekonomian dengan fondasi yang kuat. Tegasnya, perlu kehadiran negara yang lebih nyata untuk mengatasi semua ini. 

Sumber 

Read More

Menkokesra Bantu Mitra Rp 17,3 Miliar

Masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dipenghujung tahun 2012 mendapat kado istimewa dari Menkokesra DR Agung Laksono. Pasalnya disela-sela agendanya meresmikan Pandu Gerbang Kampung di Desa Ratatotok Utara, Kecamatan Ratatotok, ia berkesempatan menyerahkan sertifikat bantuan PNPM sebesar Rp 17,3 miliar yang diperuntukkan bagi 132 kecamatan dan diterima langsung Bupati Mitra Telly Tjanggulung.

Penyerahan bantuan tersebut turut disaksikan Wagub Sulut DR DJouhary Kansil MPd, Forkompida Sulut, para pejabat lintas kementerian, Perwakilan PT Askes, PT Kimia Farma, PT Unilever, serta Pimpinan YPBSU.

Selain itu, juga ada pemberian bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dari Kementerian Sosial, penandatanganan prasasti pembangunan Pos Pelayanan KB dari BKKBN, program bedah room dari Kemenpera sebanyak 280 Unit untuk Kabupaten Mitra. Di mana 27 unit di antaranya berada di desa Ratatotok Utara, penyerahan sertifikat pelatihan guru PAUD dan pemberian alat peraga edukatif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penandatanganan prasasti pembangunan bak air dan penyediaan air baku pedesaan dari PNPM dari Kemenkokesra dan Kemendagri, menyerahkan bantuan alat peraga edukatif dan seperangkat peralatan olahraga dari Kemenkokesra.

Laksono juga menyerahkan bantuan 1 paket obatobatan dari PT Kimia Farma,dan penjernih air dari PT Unilever. Sekaligus meresmikan kantor desa Ratatotok Satu, bak penampung air, pangkalan BBM di Desa Ratatotok Muara bantuan YPBSU (Yayasan Pembangunan Berkelanjutan Sulawesi Utara). Dan penanaman 2400 bibit jati platinum bantuan YPBSU.

Bupati Mitra dalam sambutan menyampaikan terima kasih atas kunjungan Bapak Menkokesra dan para pejabat lintas kementerian yang untuk keduakalinya datang di Mitra, dalam rangka peresmian program Pandu Gerbang Kampung. Kata T2, merupakan suatu kebanggan bagi masyarakat Mitra di penghujung Tahun 2012 ini dapat menerima kembali kunjungan Menkokesra. Tentu semua ini dapat berlangsung karena wujud kepedulian dan perhatian pemerintah pusat terhadap perkembangan dan pembangunan di Kabupaten Mitra. “Saya menyampaikan terima kasih atas segala bentuk kerjasama dan bantuan yang diberikan (kepada pihak kementerian dan lembaga,Propinsi Sulut, SIKIB, BUMN, YPBSU). Sehingga terlaksananya program Pandu Gerbang Kampung ini,” ujarnya.

Sementara Menkokesra dalam sambutan mengatakan, program terpadu gerakan pembangunan kampung merupakan upaya pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan dari kementerian dan lembaga, propinsi, Kabupaten/Kota, partisipasi SIKIB, YPBSU, BUMN dan peran masyarakat. Hal ini sejalan dengan tuntutan pembangunan di mana Kesra merupakan masalah utama yang harus kita wujudkan bersama dengan seluruh komponen masyarakat.

Sumber

Read More