Kamis, 17 Januari 2013

Prabowo Apresiasi Jokowi

Terkait dengan banjir yang melanda Jakarta, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan apresiasi pada Gubernur DKI Joko Widodo terkait rencananya membangun deep tunel.
"Rencana terowongan dari gubernur itu masuk akal, kanal-kanal juga harus dipercepat," kata Prabowo usai acara syukuran Partai Gerindra jadi peserta pemilu, Kamis (17/1/2013).
Menurut Prabowo, banjir tersebut adalah akibat dari kerusakan hutan dan memang ada perubahan iklim dunia.
Hal ini menjadi perhatiannya juga ketika berkunjung ke China baru-baru ini yang mengalami kondisi cuaca yang ekstrim.
Menurut Prabowo, solusi harus bersifat menyeluruh. Solusi ini mencakup perencanaan tata ruang dan infrastruktur.
Tentang wacana dipindahkannya ibukota Jakarta, menurut Prabowo, harus dilakukan kajian untuk membuka kemungkinan itu.

Prabowo : Rakyat Capek dengan Koruptor

Prabowo Subianto
Perjalanan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto ke daerah-daerah membuatnya mendapat masukan langsung dari masyarakat.
"Rakyat capek dengan koruptor," tandasnya di depan ratusan pengurus Partai Gerindra dari seluruh Indonesia yang sedang berkumpul di Jakarta untuk rapat kerja nasional, Kamis (17/1/2013).
Ia mengatakan, rakyat juga sudah lelah dengan kehebohan yang ditimbulkan oleh elit. Oleh karena itu, ia menegaskan, tujuan Gerindra adalah untuk membuat perubahan.
Perubahan agar kekayaan negara bisa dinikmati oleh rakyat. Untuk itu, dibutuhkan pemimpin yang bersih. 
"Saya sebenarnya risih, nama saya teriakin-teriakan. Tapi kalau rakyat butuh pelayan, saya siap," katanya.
Ia mengatakan, Partai Gerindra saat ini membuka pendaftaran bagi orang-orang yang ingin ikut serta berkontribusi pada negara dan bangsa.
Untuk itu, Prabowo Subianto mewanti-wanti agar para kader Partai Gerindra tidak bekerja demi kerabat, kelompok, atau uang.
"Kalau seperti itu, silakan cari partai lain," katanya tegas. Dalam acara syukuran atas masuknya Partai Gerindra sebagai partai peserta pemilu itu, Prabowo menutup pidatonya dengan memberi hormat pada seluruh hadirin yang hadir.
"Saya harus memberi hormat, atas keberhasilan semuanya kita bisa masuk," katanya. 

Tipikor Bareskrim Diberikan Tambahan Dana Rp 250 Miliar Untuk Pacu Kinerja

Mabes Polri mendapatkan tambahan uang belanja sebesar Rp250miliar pada tahun anggaran 2013 ini. Tambahan dana ini akan diprioritaskan Polri untuk menyelesaikan kasus-kasus yang menjadi tanggungjawab tupoksi (tugas pokok fungsi) mereka, khususnya guna penuntasan  kasus tindak pidana korupsi yang berkenaan dengan upaya pengembalian uang negara. “Penambahan ini sangat membantu kita dalam upaya penyelesaian kasus-kasus yang kita tangani,” jelas Direktur Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mabes Polri, Brigjen Nur Ali dalam acara dikusi  bertajuk Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, di Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, (16/01). Sesuai target pemberantasan korupsi yang ditangani Polri pada tahun 2013 sebanyak 616 kasus, maka menurut Nur Ali, maka anggaran penanganan setiap kasus tipikor itu dipekirakan menelan biaya sekitar Rp208juta. “Dengan tambahan dana ini, kita juga bisa menindak kasus korupsi sampai ke wilayah kekuasan Polres,” tambah Direktur Tipikor Mabes Polri ini. Dengan dana senilai itu, maka Polri dituntut bisa menerapkan strategi agar jajaran di Bareskrim yang khusus menangani Tipikor, bisa lebih giat bekerja. ” Salah satunya dengan bekerjasama antara penyidik Polri dan BPK atau BPKP,” jelasnya. Ditilik dari kinerja penanganan kasus tipikor selama tahun 2012 di tingkat wilayah, tercatat yang terbanyak adalah Polda Jawa Timur dengan 70 kasus, menyusul kemudian Sumatera Utara 63 kasus, lalu Papua 60 kasus, dan kemdian Sulawesi Selatan 56 kasus.

Masa Cekal Dari Emir Moeis Di Perpanjang Oleh KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa pencegahan untuk bepergian ke luar negeri untuk tersangka kasus suap proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Tarahan, Lampung, pada 2004, Emir Moeis, selama enam bulan ke depan. Perpanjangan masa cekal politisi PDIP tersebut diungkapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Menurut Bambang, pencegahan itu akan dilakukan dilakukan sejak pekan ini. “Saya dikasih tahu penyidik ada perpanjang cekalnya (Emir Moeis). Kayaknya minggu ini, diperpanjang masa cekalnya, tapi tanggalnya saya lupa. Sudah ditandatangani (surat perpanjangan pencegahan)” kata Bambang di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (17/1/2013). Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Mei tahun lalu, anggota Komisi XI DPR itu belum pernah diperiksa KPK. Pemeriksaan saksi-saksi untuk tersangka Emir Moeis telah dilakukan. “Walau Emir belom diperiksa, pemeriksaan terhadap saksi udah dilakukan. Sama seperti pemeriksaan yang lain, pemeriksaan tersangka belakangan,” kata Bambang. Emir Moeis ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan menerima hadiah terkait pembangunan proyek PLTS Tarahan. Politisi PDIP itu diduga menerima uang lebih dari US$300 ribu. Terkait pengembangan kasus ini Emir telah dicegah berpergian ke luar negeri bersama dua orang pihak swasta yakni Zuliansyah Putra Zulkarnain (Direktur Utama PT Artha Nusantara Utama) dan Reza Roestam Moenaf (General Manager PT Indonesian Site Marine)

PAN dan Partai Demokrat Kemungkinan Berkoalisi

Menghadapi pesta politik, pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) 13 Juni 2013 mendatang, sejumlah partai politik (Parpol) yang belum bisa mengusung sendiri calonnya, akhir-akhir ini giat menggelar komunikasi politik dengan partai lainnya.

Partai Amanat Nasional (PAN), satu diantara partai yang belum bisa mengusung sendiri calonnya dalam Pemilukada Mitra 2013, saat ini sibuk membangun komunikasi politik dengan beberapa patrol yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mitra maupun yang tidak.

“Sejauh ini kami terus melakukan langkah-langkah komunikasi dengan rekan-rekan yang ada di DPRD Mitra, terutama dengan beberapa rekan yang partainya belum bisa mengusung langsung calonnya. Kami harus bangun koalisi dengan partai lain, entah yang ada di DPRD maupun yang non sheat,” tutur Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Mitra, Felmy Pelleng, saat diwawancarai Tribun Manado, Kamis (17/1/2013).

Menurut Pelleng, satu diantara partai yang didekati oleh PAN adalah Partai Demokrat, yang secara nasional juga membangun koalisi. “Sejauh ini komunikasi dengan Ibu Katrien Mokodaser selaku Ketua Partai Demokrat Mitra, berjalan baik dan mendapat sambutan yang baik dari mereka. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan koalisi dengan mereka bakal terwujud pada Pemilukada Mitra 2013 ini, termasuk juga dengan partai lain yang komunikasinya masih berlangsung,” ujar Pelleng.

Terkait dengan calon yang diusung, sejauh ini pihaknya telah menjaring nama-nama yang diusulkan oleh pengurus kecmatan. Nama-nama yang telah terjaring itu, nantinya akan digodok di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sulut, untuk selanjutnya diusulkan ke pusat untuk disurvey.

2013 Anggaran Mami Deprov Sulut 5,4 Miliar

Ada-ada saja tingkah laku dari para legislator di Dewan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), terungkap bahwa ternyata selain dana untuk Pembangunan Gedung Deprov yang dianggarkan 25 Miliar tersebut, ada pula pembiayaan yang terbilang fantastik. Anggaran Makan Minum (Mami) bagi 45 anggota Deprov Sulut untuk Tahun 2013 ini, terbilang 5,4 Miliar rupiah.
Dari bocoran di Buku APBD 2013, Anggaran Mami tersebut, dibagi atas pertama Anggaran mami saat reses yakni Rp 2,7 miliar, trus kemudian Rp 388 Juta untuk rapat koordinasi alat kelengkapan dewan. selanjutnya anggaran Mami untuk pembahasan ranperda keuangan daerah sebesar Rp 260 juta, peningkatan kapasitas lembaga DPRD sebesar Rp 190 juta, rapat-rapat paripurna sebesar Rp 330 juta.
Hal ini sontak saja melahirkan asumsi negatif bagi 45 Legislator Provinsi Sulut ini. ” Kami merasa bahwa tindakan para wakil Rakyat itu, torang nilai hanya untuk kepentingan diri sendiri. Mereka tidak pernah memikirkan nasib rakyat. Untuk itu kami memintakan kepada pihak Mapolda Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran ini, Saya duga pasti akan ada Mark Up,” ujar sejumlah Tokoh masyarakat Kota Manado saat dihubungi wartawan situs ini, Rabu (16/01/2013).

PAN, GOLKAR, PKPB INCAR MARON

dr Maxi R Rondonuwu
Kendati telah mendaftar untuk penjaringan calon bupati di PDIP, namun figur dr Maxi R Rondonuwu DHSM (MaRon) tetap laris manis di luar. Banyak partai politik (parpol) yang ingin mengusung MaRon untuk bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Mitra nanti. Di antaranya adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar (PG) dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB).
Menurut Ketua PAN Mitra, Felmy Pelleng, nama birokrat yang kini menjabat Kadis Kesehatan Sulut ini sudah masuk dalam daftar nama-nama yang akan dibawa ke DPW PAN. "Nama MaRon diakomodir berdasarkan masukan dari tingkat ranting," ujar Ketua Komisi C Dekab Mitra ini. Ditambahkannya, dalam waktu dekat ini DPW akan melaksanakan rapat penetapan calon yang diusung.
Selain di PAN, MaRon terjaring pula di PG. Menurut Sekretaris PG Mitra, Tonny Lasut, nama MaRon juga masuk dalam penjaringan partainya. Hanya saja, untuk menentukan siapa yang akan menjadi calon bupati dan calon wakil bupati dari PG, akan ditentukan lewat survei yang akan dilakukan DPD I PG Sulut.
Sementara itu, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), menyatakan bahwa hingga saat ini partainya masih membuka diri untuk siapa saja yang mau meminang partainya, untuk bersamasama maju dalam Pilkada Mitra 13 Juni mendatang. "Kami welcome kepada siapa saja, termasuk MaRon," ujar ketua PKPB Mitra Ani Boseke.

Sumber