"Pemerintah telah evaluasi 205 DOB yang terdiri atas 7 provinsi, 146 kabupaten dan sisanya kabupaten kota. Hasil sementara tata kelola daerah dan pelayanan publik belumlah memuaskan. Jadi kalau evaluasi yang kita lakukan rata-rata 70 persen itu tidak baik," ujar Gamawan, Jumat (14/12/2012), di Gedung Kompleks Parlemen Senayan.
Gamawan mengatakan bahwa pemekaran wilayah sebenarnya bukanlah tujuan tetapi merupakan sarana bagi kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pelayanan publik. "Jangan pemekaran untuk menampung elite-elite politik supaya dapat jabatan di DPRD dan pemerintahan. Tidak itu. Tujuannya harus mensejahterakan rakyat. Selama ini, perilaku pemimpin di daerah belumlah berorientasi pada masyarakat," kata Gamawan.
Ia juga menyoroti soal penggunaan anggaran untuk daerah-daerah otonom baru ini. Gamawan mengingatkan agar anggaran jangan lebih banyak diperuntukkan untuk membangun kantor atau pun membeli mobil-mobil mewah. "Itu belakanganlah. Tapi bagaimana fokus bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat karena dia akan punya alokasi anggaran sendiri nanti kan," ucapnya.
Gamawan mengatakan ke depan RUU DOB terhadap wilayah pemekaran baru mencakup perihal evaluasi dan konsekuensi kegagalan pelaksanaan otonomi. "Bagi DOB yang gagal mensejahterakan masyarakat maka daerah tersebut dapat dihapuskan dan digabungkan dengan daerah induk," kata Gamawan.
Related Articel:
Berita
- Inilah Program Prioritas Jokowi dalam APBD 2013
- Ruhut: Diisi Pengkhianat, Nasdem Bakal 'Nyungsep'
- Anas Urbaningrum Seperti Dilindungi Oleh Salah Satu Petinggi KPK
- Hasil Sidang Angelina Sondakh Akan Diperiksa Komisi Yudisial
- KPK Gali Peran Dari Choel Malarangeng Dan Menindak Lanjuti Pengakuannya
- Bencana Besar Mengancam
- Praja IPDN Sulut Tewas Saat Mengikuti Orientasi Kampus
- Surya: Terserah JK, Mau atau Tidak Digaet NasDem
- Surya Paloh: Ini Salah-salah Bisa Disebut Haus Jabatan
- Surya Paloh: Hary Keluar, NasDem Jangan-jangan Lebih Hebat
- Plt Sekjen DPR Winantuningtyastiti Langsung Mendapatkan Panggilan KPK Terkait Kasus DPID
- Hukuman Mati Di UU TIPIKOR
- JK: Indonesia Siap Dipimpin Presiden Non-Jawa
- Angelina Sondakh Masih Terima Gaji Rp 15,9 Juta dari DPR
- Prabowo Apresiasi Jokowi
- Prabowo : Rakyat Capek dengan Koruptor
- Tipikor Bareskrim Diberikan Tambahan Dana Rp 250 Miliar Untuk Pacu Kinerja
- Masa Cekal Dari Emir Moeis Di Perpanjang Oleh KPK
- Saksi CNR-DJT Ringankan KPU dan JWS-IvanSa
- KPK Datangi MA Dan MY Tak Terima Dengan Putusan Hakim Yang Ringan Untuk Angie
- Koruptor Sudah Tak Akan Jera Jika Vonisnya Bisa Seringan Angie
- KPK Ajukan Banding Untuk Kasus Angie Dan Inilah Alasannya
- Angie divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta
- Demokrat: Harus Putra-Putri Asli Mitra
- Rizal Mallarangeng: KPK Sudah di Jalan yang Benar
Politik
- Ruhut: Diisi Pengkhianat, Nasdem Bakal 'Nyungsep'
- Surya: Terserah JK, Mau atau Tidak Digaet NasDem
- Surya Paloh: Ini Salah-salah Bisa Disebut Haus Jabatan
- Surya Paloh: Hary Keluar, NasDem Jangan-jangan Lebih Hebat
- Partai Politik Lokal Minahasa
- JK: Indonesia Siap Dipimpin Presiden Non-Jawa
- PAN, GOLKAR, PKPB INCAR MARON
- Mengapa Roy Suryo Menjadi Menpora?
- Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2014
- Demokrat: Harus Putra-Putri Asli Mitra
- Rizal Mallarangeng: KPK Sudah di Jalan yang Benar
- Presiden: Tak Ada Perombakan Kabinet
- Sumendap Harus Kerja Keras, Incumbent Masih Terkuat
- CNR-DJT Belum Menyerah
- THL Didorong untuk Mitra 1
- Siti Hartati Murdaya Menyetujui Adanya Pemberian Rp 1Miliar Untuk Bupati Amran Batalipu
- Demokrat Bukan 'SBY Fans Club'
- Terkuak Semua Lewat Rekaman Pembicaraan Mantan DPP Demokrat Hartati Murdaya
- Ruhut: Anas Tersangka, Aku Lengserkan 'Badut-badut' Itu!
- Angie Menyesal Masuk Politik
- DPP Demokrat Akui Ruhut Ganggu Soliditas Internal
- Di Tombatu Utara, Tak Terdaftar Dinyatakan Lulus
- Mega Puji Olly-SHS
- JWS-IvanSa Juara Pilkada Minahasa
0 komentar:
Posting Komentar