2013, 20% APBD Untuk Pendidikan

RATAHAN—Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2013 Kabupaten Mitra, sejak kemarin telah dibahas di tingkat komisi, bersama dengan mitra kerja SKPD di. Poin penting yang menjadi pembahasan di tingkat komisi yakni, alokasi dana pendidikan, yang besarannya harus mencapai 20% dari APBD, berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012, tentang Pedoman APBD Tahun Anggaran 2013.

Menurut Ketua Komisi C Felmy Peleng SH, dari pembahasan yang mereka lakukan, untuk anggaran pendidikan jumlahnya berada di kisaran 20%. “Kami sudah bahas dengan Dinas Pendidikan, dan telah sesuai dengan amanat peraturan. Dari komisi akan dibahas lagi di tingkat Banggar,” katanya.

Lebih lanjut menurut Peleng, anggaran tersebut sudah termasuk dengan gaji para guru dan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). “Tapi total keseluruhan ini belum termasuk dana alokasi khusus yang akan didapatkan Mitra. Selain gaji dan TKD, yang lainnya akan diplot untuk pengadaan kebutuhan sekolah-sekolah,” ujar Peleng didampingi anggota Komisi C Lanny Pulusingon dan Kisman Hala.

Sementara itu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora), yang dalam pembahasan tersebut diwakili Sekretaris Dinas Fintje Sumeke mengungkapkan, dari Rancangan Kegiatan dan Anggaran yang diusulkan disesuaikan dengan kebutuhan. “Yah tadi pembahasan tadi bisa capai 20 persen,” katanya ketika ditemui setelah pembahasan dengan komisi.

Lebih lanjut menurut Sumeke, rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di Dikpora, umumnya akan difokuskan pada SMA dan SMK. “Kita usulkan tahun depan difokuskan pada pendidikan menengah,” lanjutnya.

Read More

Ada yang Berteriak Kecurangan untuk Curang

TONDANO– Tokoh Langowan Sherpa Manembu, menyerukan kepada pendukung CNR-DJT untuk mewaspadai adanya kecurangan oleh kandidat lain, jelang lima hari sebelum pencoblosan pada 12 Desember nanti.

“Kita sudah mendeteksi akan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang meneriaki orang lain curang. Karenanya harus waspada, istilahnya ketika satu tangan menunjuk, perhatikan tangan satunya lagi. Ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak jujur dan takut kepada kekuatan rakyat yang semakin solid memenangkan CNR-DJT,” kata Sherpa.

Ada banyak cara yang akan dilakukan oleh pihak lain, jika melihat perkembangan terakhir bahwa dukungan untuk mereka sendiri melemah. Mulai dari pernyataan tidak jujur, pembangunan opini negatif melalui media massa, hingga menekan tokoh-tokoh pendukung CNR-DJT pun dilakukan.

Hal itu tentunya hanya mungkin dilakukan oleh pihak yang takut dan kemudian melempar isu negatif kepada pihak lainnya.  Sehingga kemudian jika pihak yang dituduhnya memenangkan Pilbup, akan langsung dicap sebagai buah dari kecurangan.

Untuk CNR-DJT dikatakan politisi kawakan Partai Golkar Sulut ini, hingga saat ini tetap bekerja dengan jujur dan bersih sesuai karakter kedua calonnya. Sehingga kerja politik yang dilakukan adalah, kerja-kerja pemenangan yang mengandalkan kekuatan rakyat dan selalu menyandarkan diri kepada kekuasaan Tuhan.

“Ada istilah lempar batu sembunyi tangan. Ini untuk menimbulkan efek psikologis kepada rakyat Minahasa, bahwa bila mereka tidak menang, berarti mereka dicurangi. Itu sama saja dengan menghianati suara rakyat yang jujur. Ingat dalam politik ada bahasa suara rakyat suara Tuhan,” tandasnya.

Hal senada dikatakan Sekretaris DPC Partai Demokrat Minahasa Nolvy Tumalun dan Wakil Sekretaris DPD II Partai Golkar Minahasa Yulius Dimpudus. Menurut keduanya, tanda-tanda menggiring opini kecurangan kepada pihak CNR-DJT sudah mulai terlihat sebulan belakangan ini.

Hal ini sangat berbahaya, karena opini akan menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat nantinya. “Ketika mereka dianggap bersih, dan lainnya curang, maka apapun yang terjadi selalu dituduhkan kepada pihak lainnya. Penggiringan opini ini, paling jelas kita lihat ada di media massa yang membangun opini negative mengarah kepada CNR-DJT,” kata Nolvy dan Yulius.

Sumber

Read More

Kampaye JWS-IvanSa Terbesar Sepanjang Sejarah Minahasa

TONDANO-‘’Luar biasa dan dahsyat. Sepanjang kami mengikuti kampanye, kampanye JWS-IvanSa ini yang terbesar dan terakbar dan tak ada yang bisa menandinginya sepanjang sejarah Minahasa.’’ Kalimat-kalimat itu keluar dari mulut rakyat tanah Toar Lumimuut yang menyaksikan kampanye terbuka pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung PDI Perjuangan, Jantje Wowiling Sajouw (JWS) dan Ivan Sarundajang (IvanSa), Kamis (6/12) kemarin di Lapangan Sam Ratulangi Tondano.
Sekira 150.000  massa pendukung pemimpin baru Minahasa pasangan JWS – IvanSa, menyatu dalam arak-arakan besar barisan pro Perubahan menuju kemenangan untuk Minahasa sejahtera dan bermartabat.

Kendaraan yang digunakan menurut salah satu pimpinan teras PDI Perjuangan James Sumendap, lebih dari 5 ribu buah yang didatangkan dari semua wilayah  yang mengangkut massa dari empat daerah pemilihan. Mulai dari pemilih pemula yang biasa disebut anak baru gede (ABG), pemuda-pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu hingga oma-oma, dan opa-opa yang memadati pusat kota Tondano, tumpah ruah sampai ke pintu-pintu masuk Tondano seperti dari Kulo, Toliang Oki, dan Tataaran. Halaman rumah-rumah penduduk di seputar lapangan tempat kampanye dipenuhi massa.

Hujan yang turun rintik-rintik, terkadang agak deras, tidak menyurutkan animo dan  semangat massa besar pendukung JWS-IvanSa yang membentuk arus besar dari arah Kawangkoan- Sonder - Leilem, Tomohon, Tanawangko, Kembes - Kamangta, Eris - Toliang Oki, Tataaran - Koya ke  pusat kampanye di Lapangan Dr Sam Ratulangi. Arus besar massa pendukung pemimpin baru Minahasa juga tampak memenuhi jalan raya sepanjang Kakas - Remboken - Tondano. Hal  serupa juga diperagakan massa pendukung pemimpin yang diyakini akan mengubah  Wajah Minahasa yang selama 10 tahun terakhir ini suram ke Minahasa sejahtera dan bermartabat tampak sambil meneriakkan yel yel JWS - IvanSa  di hampir semua jalan-jalan kota Tondano.

Nampak hadir dalam kampanye akbar itu, sejumlah fungsionaris DPP PDI Perjuangan, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Vanda Sarundajang dan Anggota DPR RI Fraksi PAN  dan sekaligus Ketua Komisi V DPR RI Yasti Supredjo, sejumlah Wali Kota/Bupati dan Wakil Wali Kota/Bupati, DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara, sejumlah Anggota DPRD Minahasa Fraksi Partai Golkar, serta para simpatisan dari berbagai partai politis dan ormas.

“JWS – IvanSa adalah pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang dapat mengembalikan kejayaan Kabupaten Minahasa yang merupakan tanah leluhur kita. Baru menjadi calon saja dalam beberapa bulan ini, JWS –IvanSa dapat melobby proyek senilai Rp100 Miliar sehingga wajah Minahasa berangsur cantik kembali,” tegas Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan dan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Olly Dondokambey saat menyampaikan orasi politik yang disambut dengan tepuk tangan ratusan ribu peserta kampanye.

Olly sendiri dikenal oleh rakyat Minahasa sebagai anggota DPR RI yang banyak membantu di Minahasa. Banyak juga gereja-gereja yang sudah dibantunya. Senada dengan Olly, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Vanda Sarundajang yang kerap disapa Vasung dan dikenal gigih memperjuangkan kepentingan Sulawesi Utara menyatakan, kepercayaan masyarakat Minahasa yang menginginkan perubahan dan kemajuan Minahasa akan dapat dijawab oleh JWS-IvanSa.  “JWS-IvanSa akan didukung penuh oleh Pak Olly Dondokambey yang memiliki komitmen yang luar biasa bagi Sulawesi Utara,” tegas Vanda.

DUKUNGAN LUAR BIASA
Melihat fakta-fakta dukungan yang sungguh luar biasa dan spektakuler ternyata kemudian melahirkan keputusan baru dan mendadak dari massa pendukung pasangan-pasangan lainnya untuk segera bergabung dengan barisan JWS – IvanSa. Mereka mengubah dukungan langsung kepada pasangan JWS-IvanSa setelah menyaksikan kenyataan, bahwa popularitas dan dukungan terhadap JWS-IvanSa  tidak mungkin lagi terkejar.

 “Lebe bae torang pe suara kase kepada pasangan calon yang dipastikan menjadi pemenang,” ujar sekelompok warga yang dilalui arak-arakan besar pendukung JWS – IvanSa di jalur jalan Tataaran - Tondano.

Sejumlah pengamat yang kritis di lokasi kampaye mengatakan, arak-arakan hari ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Minahasa, apalagi dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati saat ini. Hal yang paling membanggakan  tidak ada sesen pun dari para peserta kampanye yang dibayar. “Semua datang dengan sukarela, datang dengan semangat perubahan,” ujar anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Fraksi PDI Perjuangan Steven Kandouw.

Ivan Sarundajang dalam orasi politiknya, menyampaikan visi dan misinya untuk melakukan perubahan spektakuler di segala bidang. IvanSa juga mengingatkan kepada pendukungnya agar jangan sampai hati nurani rakyat Minahasa hanya dihargai dengan beras dan serangan fajar.

“Jangan kita gadaikan harga diri kita dengan uang dan beras. Saat ini semua lembaga survey menyatakan duet JWS-Ivansa sudah berada di atas calon lain tepatnya diposisi 38 persen, ini harus kita jaga dan tingkatkan, bila perlu menang pada posisi diatas hasil survey,” tegas Ivansa. 

Hal senada juga disampaikan oleh JWS yang tampil memukau. “Sudah waktunya Minahasa bangkit dari tidur dan melakukan terobosan untuk kesejahteraan bersama,” kata JWS.Ia mengungkapkan, kemenangan PDI-P sudah di depan mata. ”Sudah jelas, dan saya yakin duet JWS-Ivansa bisa meraih angka kemenangan  50 persen lebih,” ujarnya.  JWS mengingatkan kepada pada pendukungnya, kalau yang bisa mengalahkan mereka adalah kecurangan.

“Diingatkan kepada penyelenggara untuk bekerja jujur. Bagi PNS yang sengaja menghilangkan satu suara saja milik JWS-Ivansa berarti karier mereka sudah tamat,” tegasnya.  Ada yang menarik dari orasi yang dibawakan JWS, dimana dirinya sedikit menyinggung soal karier jabatannya sebagai wakil bupati. ”Saya dulu berdiri disini dan mampu mengalahkan PDI-P lima tahun lalu.

Saat itu saya sangat bangga karena terpilih menjadi wakil bupati. Namun kegembiraan itu ternyata tidak bertahan lama. Sesudah itu saya lebih banyak menangis. Namun, saya yakin mulai tahun ini saya tidak akan menangis lagi dan akan tertawa gembira dengan kemenangan PDI-P dan rakyat Minahasa,” ujar JWS.

Lanjutnya, bila saat ini ada suara sumbang yang mengatakan pemerintahan saat ini gagal. Saya akui saya berada dalam kegagalan itu. Namun itu karena saya tidak pernah dilibatkan dalam berbagai pengambilan keputusan dan juga pemerintahan. “Saya lebih banyak menangis di ruang  wakil bupati. Para pejabat takut dan enggan masuk ruangan saya karena terancam diganti,” ungkapnya.

Ditambahkannya, jika masyarakat tanah Toar Lumimuut memberikan kepercayaan kepada JWS-Ivansa, tidak ada lagi rasa takut yang akan diciptakan di lingkup PNS seperti sekarang. PNS tidak perlu lagi turun ke danau untuk membersihkan eceng gondok, cukup melayani masyarakat.

“Bukan hanya PNS, para perangkat desa juga akan sejahtera. Pasalnya kami berencana mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp10 miliar untuk perangkat desa, selain memprioritaskan kesejahteraan pegawai termasuk para guru dan kualitas pendidikan juga harus ditingkatkan,” ucapnya yang disambut tepuk tangan meriah para pendukungnya.

Usai membawakan orasi baik JWS-Ivansa dan keluarga, petinggi partai dan partai pendukung serta kader dan simpatisan melakukan doa bersama, memanjatkan puji syukur karena kampanye berjalan sesuai yang diinginkan.

Pantauan wartawan, saat kampanye selesai aparat Polres Minahasa dan Polres Tomohon harus disibukkan dengan mengatur arus lalu lintas yang begitu padat. Pendukung yang datang dari Dapil I, II, III dan IV berbondong-bondong meninggalkan lokasi kampanye. Kemacetan bukan hanya terjadi di Tondano, tapi juga di Tomohon, Sonder, Remboken dan sejumlah ruas jalan lainnya.

Sumber

Read More

Pengesahan Ranperda LPJ Mitra Digelar Lampaui Batas

Meskipun sudah melampaui batas waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengesahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kepala Daerah terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2011, tetap saja digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra).

Agenda paripurna yang sempat dibatalkan karena tak capai korum pada Jumat (30/11) tengah malam lalu itu, akhirnya digelar dengan hanya dihadiri oleh 14 anggota DPRD Mitra, Rabu (5/12/2012) malam. Katrien Mokodaser yang dipercayakan memimpin rapat paripurna tersebut, menyebutkan bahwa anggota DPRD yang telah menandatangani daftar hadir ada 16 orang. Anehnya yang tampak duduk di ruang rapat paripurna hanya 12 orang, sontak saja beberapa wartawan ikut bertanya-tanya, dimana empat anggota lainnya yang ikut menandatangani absen kehadiran.

Sebab 12 orang anggota DPRD yang sudah hadir, termasuk di dalamnya pimpinan DPRD, nampaknya jika dihitung belum mencapai korum. Namun tak lama berselang, kala sidang sudah berjalan beberapa menit, dua diantara anggota DPRD yang menandatangani absen namun belum ada di ruangan, tiba dan mengikuti rapat paripurna, yang mengagendakan pengesahan ranperda LPJ Bupati, sehingga sidang pun tetap berlanjut dengan skenario, pertama mendengarkan laporan Pansus LPJ kemudian pandangan akhiri Fraksi DPRD, tanggapan Bupati atas pandangan Fraksi dan terakhir penandatanganan pengesahan.

Menariknya, tanggapan beberapa fraksi terhadap Pengesahan Ranperda LPJ Bupati itu, nampaknya jauh dari topik yang ada yakni pelaksanaan APBD 2011. Yang menjadi materi tanggapan fraksi justru terkait kesalahan pengelolaan anggaran APBD 2012, dimana terjadi perubahan beberapa pos anggaran yang telah tertata dalam APBD Induk. Contohnya pengadaan kendaraan dinas para Lurah dan Hukumtua yang ternyata tak ditata dalam APBD 2012, begitu juga dengan Pengadaan Lahan Bangunan GOR yang tidak ada dalam APBD, serta Tak terbayarnya Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) karena dana yang telah tertata untuk membayar 12 bulan TKD Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah digunakan untuk pos lainnya yang tak direncanakan.

Terungkapnya sejumlah penyimpangan atas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) oleh jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab), membuat beberapa Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mitra, berang dan secara tegas dalam pandangan akhir fraksinya mengusulkan agar DPRD mengunakan haknya, yakni Hak Interpelasi, Hak Angket dan Hak menyatakan pendapat.

Kisman Hala, yang menjadi juru bicara Fraksi Amanat Gerakan Penegak Bangsa serta Lanny Punusingon yang menjadi juru bicara Fraksi Peduli Keadilan Reformasi (PKR) bersama Katrien Mokodaser yang menjadi juru bicara Fraksi Demokrat dan Delly Makalow yang menjadi juru bicara Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan fraksi mereka, mengusulkan kepada pimpinan DPRD agar dapat mengagendakan dalam rapat badan musyawarah (Bamus) untuk dapat menindaklanjuti temuan-temuan tersebut dengan menggunakan hak-hak DPRD, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR DPR DPD dan DPRD, PP Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD serta Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD yakni Hak Interpelasi, Hak Angket dan Hak menyatakan pendapat.

Sumber

Read More

Pansus LPJ Rekomendasikan Dua Pimpinan SKPD Diganti

Hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kepala Daerah atas pelaksana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2011, yang hampir sepekan turun ke lapangan mengumpulkan data terkait APBD 2011 di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), patut diapresiasi.

Dalam laporan hasil kerjanya yang dibacakan oleh Ventje Golung selaku Ketua Pansus LPJ, pada Rapat Paripurna Pengesahan Ranperda LPJ Kepala Daerah 2011 yang digelar di Kantor DPRD Mitra, Rabu (5/11/2012) malam, disimpulkan bahwa realisasi Pendapata Asli Daerah belum mencapai target yang diharapkan, dimana dari target Rp 8.279.534.195,97 yang mampu direalisasikan hanya senilai Rp 4.939.432.502,11 atau 59,66 %.

Sama halnya dengan itu, ada beberapa SKPD yang ternyata dari segi belanja juga belum maksimal, seperti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Sekretariat Daerah (Setda). “Akibat rendahnya serapan penggunaan anggaran, 55 proyek dengan anggaran 23.930.627.582,00 terpaksa nanti dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Jadi kami minta pimpinan SKPD tersebut dapat dievaluasi,” tandasnya.

Pansus juga memberi catatan atas Pos Neraca Kas dimana perlu segera dituntaskan koreksi pada sisi debet dan sisi kredit agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan pencatatan. Terkait Pembayaran hutang pihak ketiga pada 2010 sebesar Rp 23.656.302.156,00 dan pada 2011 sebesar Rp 1.697.327.428,00, sampai akhir tahun perlu didalami oleh inspektorat daerah, karena pada waktu pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), tidak ada satu pun pihak ketiga yang hadir untuk dikonfirmasi oleh BPK.

Melalui poin rekomendasi, Pansus LPJ mendesak Bupati untuk memberikan sanksi kepada pimpinan SKPD yang tidak menunjukkan kinerja yang baik, apalagi ada beberapa Kepala SKPD yang tidak menguasai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi).

Pansus juga merekomendasikan dua Kepala SKPD yakni Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Kadishubkominfo) bersama Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (Kaban PMP2SP) untuk segera diganti, karena dari hasil uji petik di lapangan Pansus LPJ menemukan adanya penggunaan anggaran PAD secara langsung dan tidak menyetorkannya ke kas daerah, serta melakukan pungutan yang tidak diatur dalam perda. “Terhadap hal tersebut, kami meminta Bupati untuk mengganti kepala-kepala SKPD dimaksud dan meminta Inspektorat Daerah untuk memeriksa secara khusus kepada SKPD-SKPD pengelola PAD,” tegas anggota asal fraksi Golkar ini.

Menanggapi rekomendasi Pansus LPJ dan Rapat Paripurna itu, Bupati Mitra, Telly Tjanggulung dalam sambutannya mengatakan, apresiasinya atas kerja pansus yang telah berusaha mengevaluasi pelaksanaan APBD 2011 yang tentunya muaranya demi kepentingan masyarakat Kabupaten Mitra. Tjanggulung pun berjanji akan menindaklanjutinya setiap catatan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Ditemui usai rapat paripurna tersebut, Kepala Badan PMP2SP, Fenggi Wurangian tampak shok mendengat jabatannya disebut bermasalah. Bahkan ketika dimintai tanggapannya atas hasil temuan Pansus LPJ itu, ia mengaku tak mau berkomentar. “Saya tak mau memberi komentar,” katanya menjawab pertanyaan wartawan.

Namun ketika ditemui di ruang kerjannya, Kamis (6/12/2012), Wurangian mengatakan dari hasil rapat yang baru saja digelarnya, terungkap beberapa hal maslaha kesalahan administrasi yang menyebabkan kesimpulan pansus menjadi demikian. “Jujur saya kaget dengan temuan itu, sebab saat Pansus LPJ datang, saya tak berada di kantor, karena tugas luar dan delegasi ada pada sekretaris, namun ternyata pada saat yang bersamaan sekretaris juga tak berada di kantor karena tugas luar,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wurangian menjelaskan bahwa selama beberapa tahun terakhir, tak perna ada masalah, makanya ketika mendengar rekomendasi pansus, pihaknya kaget. Ia pun membantah jika dirinya menggunakan PAD, karena selama ini PAD selalu disetor ke kas daerah. “Mungkin karena terlambat setor dan nanti disetor di bank keesokan harinya, tapi hal itu karena alasan teknis, bank sudah tutup, jadi mau tidak mau nanti disetor keesokan harinya,” tambahnya.

Sementara itu, Kadishubkominfo yang juga termasuk pejabat yang direkomendasikan diganti, belum bisa dimintai tanggapannya, karena tak hadir dalam rapat paripurna, bahkan ketika dihubungi lewat nomor telepon genggam, tak aktif.

Sumber

Read More

Rp 140 Juta, Tunggakan Dana Duka 2012

Ratahan, KOMENTAR - Ternyata, bukan hanya pembayaran TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) yang menunggak di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra). Tapi pembayaran terhadap dana duka kepada ahli waris juga menunggak. Diperoleh informasi dana duka di Kabupaten Mitra menunggak sekitar 140 juta. Kabag Sosial Setdakab Mitra Drs Berty Tumundo saat dikonfirmasi harian ini tak menampik hal tersebut.
Menurut dia, besaran dana duka yang ditata di APBD 2012, sebesar Rp 500 juta. Dan terhitung sampai tanggal 30 September 2012, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mitra telah menyalurkan seluruhnya (500 juta) dana duka tersebut. Dana ratusan juta itu diterima langsung 500 orang ahli waris. Dimana satu ahli waris menerima sebesar satu juta. “Jadi dana duka yang ditata di APBD 2012 sebesar Rp 500 juta semuanya sudah tersalur,” ujarnya kemarin (05/12).

Namun lanjut Tumundo, sejak awal bulan Oktober hingga Rabu (05/12) kemarin, tercatat 140 orang di Kabupaten Mitra telah meninggal dunia. Namun pemberian dana duka masih menunggak, sebab masih menunggu pengesahan APBDPerubahan 2012. Di mana dana duka yang ditata dalam APBD 2012 sudah habis tersalur, dan tinggal menunggu dana di APBD Perubahan. Dimana di APBDPerubahan telah di usulkan penambahan dana duka sebesar 200 juta.
“Mudahmudahan saja anggaran yang diusulkan itu tidak dipangkas dewan,” ujarnya.
Sebab jika dipangkas DPRD, maka pembayaran dana duka yang menunggak tahun ini terpaksa akan dibayarkan di APBD 2013. Lanjut diungkapkan Tumundo, pemberian dana duka ini sebagai bentuk kepedulian Pemkab Mitra, terlebih Bupati Mitra Telly Tjanggulung (T2) kepada masyarakat Kabupaten Mitra. “Jadi, pemberian dana duka ini sebagai bentuk kepedulian Bupati Telly Tjanggulung,” ujar Tumundo saat dikonfirmasi via ponselnya.
Ditambahkan Tumundo, memang besaran dana duka tahun ini terbilang kecil, dibandingkan tahun sebelumnya yang jumlahnya variatif. Dimana PNS yang meninggal ahli warisnya menerima dana duka sebesar Rp 3 juta, dan jika kelaurga PNS menerima dana duka seebsar Rp 2 juta. Dan untuk masyarakat umum menerima dana duka masing-masing satu juta. Namun tahun ini besaran dana duka hanya diberikan satu juta saja. “Perlu dicatat besaran dana duka ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.

Sumber

Read More

Jumat, APBDP Mitra Disahkan

Ratahan, - Pengesahan APBD-Perubahan Mitra 2012 mulai terlihat titik terang. Menurut Kabag Humas DPRD Mitra Djelly Waruis SPd, pengesahan APBD-P 2012 akan dilakukan Jumat (07/12) esok. Penetapan tanggal tersebut berdasarkan hasil rapat Bamus (Badan Musyawarah) DPRD Mitra yang telah dilaksanakan Selasa (04/12).
“Jadi, sesuai hasil rapat Bamus DPRD, APBDP 2012 akan disahkan Jumat (07/12) esok,” ujar Waruis Rabu (05/12) kemarin.
Kata Waruis, rapat Bamus yang dipimpin langsung Ketua DPRD Tonny Hendrik Lasut AmTm telah menetapkan agenda kerja dewan di bulan Desember 2012. Dimana agenda pertama yang diputuskan adalah rapat paripurna penyampaian Ranperda tentang APBD Mitra Tahun 2013, dan sudah dilaksanakan Selasa (04/12) lalu.

Selanjutnya, terhitung Rabu (05/12) hingga Sabtu (08/12) pembahasan ranperda APBD 2013 oleh komisi, bersama Pemkab Mitra sebagai mitra kerja. Namun tanggal 7 Desember, akan dilakukan rapat paripruna pengesahan APBD-P 2012. “Tapi sebelum diketuk, akan ada rapat pembahasan lanjutan antara Banggar DPRD dan TAPD Mitra,” ujar Waruis.
Agenda berikutnya, lanjut Waruis, yakni tanggal 10 Desember, akan digelar rapat pembahasan ranperda APBD 2013, antara Banggar (Badan Anggaran) dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Mitra. Esok hari, dilaksanakan rapat paripurna pengesahan APBD Mitra 2013. Pun Waruis berharap demi suksesnya setiap pembahasan ranperda, kiranya TAPD dapat menghadiri seluruh agenda penting DPRD. “Kami berharap kiranya setiap pembahasan ranperda di DPRD, dapat dihadiri seluruh anggota TAPD,” ujarnya.
Lanjut Waruis terhitung tanggal 21 hingga 23 Desember, masa reses ketiga anggota DPRD Mitra. Dan kegiatan dewan, Rabu (05/12) kemarin, selain pembahasan ranperda APBD Mitra 2013, juga dilaksanakan rapat paripurna pengesahan ranperda tentang LPJ Kabupaten Mitra Tahun 2011, tegasnya. Diketahui, ranperda APBD Mitra Tahun 2013 bukan disampaikan Bupati Mitra Telly Tjanggulung (T2). Tapi Bupati hanya mengutus bawahannya, yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Mitra Drs Fredy Lendo.

Sumber

Read More