TKD PNS Mitra Terancam Hanya Sampai Oktober

Ratahan, Pemkab Minahasa Tenggara (Mitra) melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hanya mengusulkan pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk PNS selama empat bulan dari sisa tunggakan selama enam bulan di 2012. Ini artinya, anggaran TKD yang diusulkan untuk dibayarkan pada 2012 ini hanya sampai Oktober saja.
Hal ini terungkap dalam pembahasan Ranperda APBD-Perubahan Kabupaten Mitra Tahun Anggaran 2012, Kamis (29/11) kemarin antara TAPD dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Mitra. Alasannya, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Dan APBD-Perubahan 2012 ini, kita memang baru mengusulkan anggaran TKD selama empat bulan dari sisa tunggakan atau sampai Oktober. Untuk dua bulan sisa 2012 rencananya nanti akan dianggarkan di 2013. Tetapi ini masih usulan. Kan masih akan dibahas dulu bersama Banggar,” jelas Sekretaris TAPD yang juga Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Mitra, Arie J Wua SE ME.
Menyikapi ini Banggar DPRD menuntut supaya TKD harus dibayarkan setahun penuh. “Tidak ada alasan sebenarnya terjadi tunggakan pembayaran TKD. Buktinya dalam belanja aparatur justru terjadi pengurangan anggaran di APBD-Perubahan dibanding APBD Induk. Pengurangan ini logikanya berarti telah terjadi kelebihan anggaran. Jadi atas dasar apa tunggakan? Mari terbuka saja,” kata personel Banggar, Drs Adri Mokat.
Sementara itu, Kisman Hala SE, personel Banggar lainnya mengatakan, sebenarnya TKD ini ditata selama setahun penuh dalam APBD 2012 yang disepakati. “Namun ternyata kemudian diambil sebagian untuk memenuhi kuota anggaran lainnya seperti dimintakan Pemprop. Padahal, Pemprop mengungkapkan bahwa untuk memenuhi kuota pembiayaan lain, dananya diambil dari biaya pembebesan lahan, tetapi oleh Pemkab diambil dari TKD,” terangnya.
“Jadi mohon pemahaman kita diluruskan khususnya kalangan PNS. Karena terbangun opini bahwa anggaran enam bulan TKD baru akan ditata di APBD-Perubahan dan itu tergantung dari DPRD untuk pembahasan. Padahal sebenarnya anggaran TKD sudah ditata 12 bulan, tetapi dikurangi sepihak oleh eksekutif sendiri,” imbuhnya.
Sementara Ketua Banggar Tonny Hendrik Lasut AmTm mengatakan, pihaknya akan berupaya supaya anggaran TKD bisa dianggarkan enam bulan sisa tunggakan supaya terbayar seluruhnya selama 12 bulan. “Intinya kita maunya tak ada lagi tunggakan TKD,” tukasnya.

Sumber

Related Articel:

Berita

• Inilah Program Prioritas Jokowi dalam APBD 2013
• Ruhut: Diisi Pengkhianat, Nasdem Bakal 'Nyungsep'
• Anas Urbaningrum Seperti Dilindungi Oleh Salah Satu Petinggi KPK
• Hasil Sidang Angelina Sondakh Akan Diperiksa Komisi Yudisial
• KPK Gali Peran Dari Choel Malarangeng Dan Menindak Lanjuti Pengakuannya
• Bencana Besar Mengancam
• Praja IPDN Sulut Tewas Saat Mengikuti Orientasi Kampus
• Surya: Terserah JK, Mau atau Tidak Digaet NasDem
• Surya Paloh: Ini Salah-salah Bisa Disebut Haus Jabatan
• Surya Paloh: Hary Keluar, NasDem Jangan-jangan Lebih Hebat
• Plt Sekjen DPR Winantuningtyastiti Langsung Mendapatkan Panggilan KPK Terkait Kasus DPID
• Hukuman Mati Di UU TIPIKOR
• JK: Indonesia Siap Dipimpin Presiden Non-Jawa
• Angelina Sondakh Masih Terima Gaji Rp 15,9 Juta dari DPR
• Prabowo Apresiasi Jokowi
• Prabowo : Rakyat Capek dengan Koruptor
• Tipikor Bareskrim Diberikan Tambahan Dana Rp 250 Miliar Untuk Pacu Kinerja
• Masa Cekal Dari Emir Moeis Di Perpanjang Oleh KPK
• Saksi CNR-DJT Ringankan KPU dan JWS-IvanSa
• KPK Datangi MA Dan MY Tak Terima Dengan Putusan Hakim Yang Ringan Untuk Angie
• Koruptor Sudah Tak Akan Jera Jika Vonisnya Bisa Seringan Angie
• KPK Ajukan Banding Untuk Kasus Angie Dan Inilah Alasannya
• Angie divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta
• Demokrat: Harus Putra-Putri Asli Mitra
• Rizal Mallarangeng: KPK Sudah di Jalan yang Benar